Marx, Locke, dan Teori-Teori Dunia Tidak akan Bisa Menjelaskan Sikap Trump

Trump kudu mengambil banyak keputusan akhir-akhir ini lantaran kondisi politik, ekonomi serta negara cukup merasakan kesulitan sejak ditutupnya selat hormuz. Mengapa keputusan nan diambil bisa menyebabkan ini?

Pernah ga kalian berpikir tentang bumi sekarang nan begitu kompleks, dengan segala macam huru hara nan terjadi. Setiap peperangan nan terjadi katanya, mempunyai argumen dibaliknya, namun apakah betul ada argumen dibalik itu, alias hanya sekedar sikap pemimpin nan brutal?

Mahasiswa Hubungan Internasional (HI) menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami dan menghafal beragam teori besar seperti realisme, liberalisme, hingga marxisme. Teori-teori ini diajarkan sebagai kerangka utama untuk membaca perilaku negara di panggung global. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah "seberapa jauh teori-teori tersebut bisa menjelaskan realitas"?

Mampukah Teori HI Menjelaskan Manusia?

Dalam praktiknya, teori HI sering diposisikan sebagai perangkat nan seolah-olah cukup untuk menjelaskan dan apalagi memprediksi perilaku negara. Negara diperlakukan sebagai tokoh logis nan bertindak berasas kepentingan nasional nan terukur dan logis. Asumsi ini menjadi fondasi dari banyak kajian akademik. Namun, terdapat satu celah besar nan sering diabaikan, dimana negara tidak bertindak sendiri lantaran dia dijalankan oleh manusia.

Berbagai teori-teori seperti John locke, Karl Marx dan banyak lagi di dalam bumi HI, seringkali dianggap teori dasar nan bisa menjelaskan sikap negara bertindak.

Kenyataannya Manusia berbeda dengan dugaan dalam teori, tidak selalu rasional. Keputusan politik, termasuk dalam kebijakan luar negeri, sering kali dipengaruhi oleh emosi, persepsi pribadi, pengalaman masa lalu, apalagi kebutuhan bakal pengakuan. Dalam konteks ini, teori nan terlalu menekankan kerasionalan menjadi kurang memadai.

Trump dengan Gaya Kepemimpinannya

Kita bisa memandang berbareng dalam kasus kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat nan memberikan ilustrasi sangat jelas dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Banyak kebijakan luar negeri nan diambil selama masa pemerintahannya susah dijelaskan hanya melalui pendekatan realisme alias liberalisme. Sebaliknya, pendekatan psikologis, nan memperhatikan karakter personal, style komunikasi, serta respons terhadap kritik, sering kali lebih bisa menjelaskan pola keputusannya.

Dalam kebijakan luar negeri tentunya tidak hanya kepribadiannya dan teori nan dipelajari nan menjadi referensi utama, tetapi ada juga faktor-faktor seperti kebutuhan bakal validasi, sensitivitas terhadap gambaran diri, dan style negosiasi individual memainkan peran nan signifikan.

Seperti Trump, dia adalah pribadi dengan image pembisnis, maka ini juga mempengaruhi style negosiasinya dalam memimpin negara, dengan apapun kebijakannya asalkan itu menguntungkan negara, dan dirinya maka itu bakal menjadi perihal nan diambilnya, perihal ini ketika kita lihat bakal sesuai dengan teori realis. Akan tetapi Trump terkadang membikin kebijakan luar negeri nan tidak masuk logika seperti Trump nan mau menghancurkan total terhadap prasarana (pembangkit listrik dan jembatan).

Hal ini membikin kerugian besar bagi AS, lantaran AS menjadi kesulitan dalam minyaknya, begitu banyak demo-demo juga bermunculan. Lalu ini juga membikin banyak negara dalam kesulitan, termasuk Indonesia.

Trump mempunyai kapabilitas nan cukup baik, namun kenapa Ia mempermasalahkan dan tetap takut dengan keberadaan Iran di rumor nuklir nan sejak awal tidak dipermasalahkan?. Hal ini cukup susah untuk dijelaskan oleh teori-teori HI, tanpa kita menganalisis kepribadian, gambaran dan latar belakangnya.

Teori HI Tetap Berperan dalam Kebijakan Luar Negeri

Namun, kejadian ini tidak eksklusif pada satu pemimpin saja. Setiap pemimpin membawa dimensi psikologisnya masing-masing ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kebijakan luar negeri tidak semata-mata lahir dari kalkulasi strategis nan objektif, tetapi juga dari pertimbangan subjektif seperti kebanggaan nasional, ambisi legacy, alias apalagi dinamika politik domestik nan berkarakter personal.

Hal ini menunjukkan bahwa memahami ilmu jiwa pemimpin bukan sekadar pelengkap dalam studi HI, melainkan bagian nan esensial. Tanpa mempertimbangkan aspek ini, kajian bakal selalu berisiko kehilangan dimensi krusial dari realitas politik global.

Meski demikian, bukan berfaedah teori kudu ditinggalkan. Teori-teori HI bakal tetap mempunyai peran krusial sebagai perangkat untuk memberikan kerangka berpikir dan orientasi kajian dalam setiap kebijakan nan diputuskan. Namun, teori semestinya tidak diperlakukan sebagai kebenaran absolut, nan memastikan bahwa sikap pemimpin seperti Trump tidak bakal diluar teori. Teori adalah alat, bukan tujuan. Dan seperti semua alat, efektivitasnya berjuntai pada gimana dan oleh siapa perangkat tersebut digunakan.

Manusia Lebih dari Teori

Pada akhirnya, tantangan bagi studi Hubungan Internasional hari ini adalah gimana mengintegrasikan pendekatan struktural dengan pemahaman nan lebih dalam tentang manusia sebagai pengambil keputusan. Selama kita lebih konsentrasi menghafal teori daripada memahami kompleksitas manusia, kita bakal terus terkejut ketika realitas tidak melangkah sesuai dengan kitab teks.

Manusia lebih dari sebuah kitab nan berisi teori-teori, dimana di kepala manusia mempunyai beribu pikiran, masa lampau juga kepribadian dan emosi nan ikut serta mengontrol dirinya dalam membikin keputusannya. Begitu juga dengan pemimpin negara, mereka juga tetap manusia nan sama seperti rakyatnya, mereka hanya mempunyai privilege untuk bisa memimpin suatu negara.

Jadi setelah mengenali teori dan manusia mungkin, nan perlu direformasi bukanlah teorinya, melainkan langkah kita menggunakannya, lantaran manusia bakal jauh lebih kompleks dibandingkan teori di buku.