Marinus Gea Soroti Ketimpangan Pengawasan Orang Asing & Perlindungan WNI

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai persoalan pengawasan terhadap orang nan keluar-masuk Indonesia tetap terus berulang dari waktu ke waktu. Menurutnya, pergantian pejabat maupun sistem belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

Hal itu disampaikan Marinus saat Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, hari ini.

"Persoalan orang asing masuk ke Indonesia maupun penduduk negara kita nan keluar negeri ini bukan persoalan baru. Menteri berganti, dirjen berganti, kepala instansi wilayah berganti, kepala instansi imigrasi berganti, tapi persoalannya terus berulang," kata Marinus, Rabu (9/9/2026).

Marinus meminta pemerintah tidak hanya mengejar nomor pencegahan TPPO alias pemalsuan arsip perjalanan. Dia menilai jaringan di kembali pengiriman orang ke luar negeri juga kudu dibongkar.

"Jangan berakhir pada berapa orang nan dicegah alias berapa paspor nan dipalsukan. nan kudu kita bongkar itu siapa sponsornya, siapa perekrutnya, siapa jaringannya, perusahaan mana nan terlibat dan siapa fasilitatornya," ujarnya.

Dia juga menyoroti potensi intervensi terhadap petugas imigrasi di lapangan. Menurutnya, jangan sampai petugas nan awalnya sudah melakukan pencegahan justru terpaksa meloloskan seseorang lantaran mendapat tekanan dari pihak tertentu.

"Pertanyaannya, berapa banyak orang nan akhirnya lolos lantaran petugas mendapat tekanan? Bisa saja tekanannya dari internal, eksternal, hubungan pertemanan alias kepentingan tertentu. Ini nan kudu berani kita buka," ungkapnya.

Dia mencontohkan kasus pengiriman penduduk negara Indonesia ke Kamboja. Menurutnya, ketika penduduk negara Indonesia sudah berada di luar negeri dan mengalami persoalan, dampaknya justru kudu ditangani oleh perwakilan Indonesia di negara tersebut.

"Jangan sampai orang lolos lantaran administrasinya tidak lengkap, kemudian setelah di luar negeri baru kita tahu ada masalah. Ketika ada nan meninggal alias menjadi korban, nan repot akhirnya KBRI kita di sana," katanya.

Selain arus keluar penduduk negara Indonesia, Marinus juga meminta pengawasan terhadap orang asing nan masuk menggunakan visa turis tetapi kemudian melakukan aktivitas nan tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

"Di depan mata kita ada orang asing nan datang menggunakan visa turis, tetapi kemudian bekerja alias melakukan aktivitas lain. Di Jakarta ada, di Bali juga ada. Ada nan mengajar diving, membuka aktivitas fitness, yoga dan aktivitas lainnya," ujar Marinus.

Menurut Marinus, persoalan tersebut kudu dilihat dari perspektif kepentingan nasional. Dia mempertanyakan kondisi ketika orang asing datang dan mencari penghidupan di Indonesia, sementara pada saat nan sama penduduk negara Indonesia justru menghadapi persoalan serius ketika bekerja di luar negeri.

"Yang kita lihat setiap hari, orang asing keluar-masuk Indonesia, mencari makan di negara kita. Tapi pertanyaannya, apa nan mereka berikan kepada negara kita? Sementara di sisi lain, kita mengirimkan orang-orang Indonesia ke luar negeri, tetapi mereka justru disiksa dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum," kata Marinus.

Dia menilai negara kudu mempunyai keberpihakan nan lebih kuat terhadap perlindungan penduduk negara Indonesia, baik ketika berada di dalam negeri maupun saat bekerja di luar negeri.

"Jangan sampai negara kita begitu mudah memberikan ruang kepada orang asing, tetapi ketika orang Indonesia menjadi korban di luar negeri, kita baru sibuk menangani setelah semuanya terjadi," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan teknologi seperti autogate dan sistem info tidak bakal efektif jika tetap dapat ditembus oleh intervensi alias kepentingan tertentu.

"Kita sudah bangun autogate, kita keluarkan anggaran untuk IT dan membangun sistem pengawasan. Tapi sistem nan bagus bisa rusak jika tetap ada kekuasaan alias intervensi nan bisa melewatinya," katanya.

Karena itu, Marinus menekankan pentingnya integritas petugas dan keberanian menjalankan patokan tanpa pandang bulu.

"Persoalannya bukan hanya teknologi dan anggaran. nan paling krusial adalah integritas, kejujuran dan keberanian menjalankan aturan. Kalau sistemnya bagus tapi bisa diintervensi, akhirnya sistem itu tidak berfaedah apa-apa," tutupnya.

(akd/ega)