Majikan Tak Bisa Asal Pecat Pekerja Rumah Tangga, Begini Bunyi Aturan PHK di UU PPRT

Liputan6.com, Jakarta - RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026). UU ini mengatur beragam patokan tentang kewenangan dan tanggungjawab dari pekerja rumah tangga hingga pemberi kerja.

Berdasarkan draf UU nan disahkan, UU PPRT ini turut mengatur sistem pemutusan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Aturan ini diatur dalam pasal 14 BAB V tentang hubungan kerja.

Dalam aturannya, hubungan kerja bisa berhujung jika disepakati kedua belah pihak. Artinya, pemberi kerja tidak bisa asal memecat pekerja rumah tangga tanpa argumen alias secara sepihak. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 huruf a.

"Hubungan Kerja dapat berhujung karena: a. kehendak kedua belah pihak," tulis isi draf UU PPRT dikutip Liputan6.com.

PHK juga bisa terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja. Selain itu, berakhirnya hubungan kerja bisa dilakukan andaikan PRT alias pemberi kerja melakukan tidak pidana.

Pada ayat lain diatur, PHK bisa dilakukan pemberi kerja jika pekerja rumah tangga mangkir bekerja selama 7 hari berturut-turut tanpa argumen jelas, meninggal bumi dan berhujung masa perjanjian kerja.

Masalah letak kerja juga diatur dalam UU PPRT. Pada pasal 14 huruf g mengatur hubungan kerja bisa berhujung andaikan pemberi kerja pindah rumah dan pekerja tidak bersedia untuk ikut.

"Pemberi Kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk melanjutkan Hubungan Kerja," merujuk isi draf RUU PPRT.