Luhut Sebut RI Sudah Punya Sistem Canggih Awasi Ekspor Komoditas

Pemerintah disebut sudah mempunyai prasarana pengawasan ekspor komoditas nan terintegrasi. Sehingga, pembentukan sistem ekspor baru dinilai tidak perlu dimulai dari nol.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia telah mempunyai sistem pemantauan ekspor mineral dan batu bara nan dinilai cukup maju, ialah Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

Sistem tersebut telah terhubung dengan National Single Window (NSW) di Kementerian Keuangan dan dirancang untuk mengintegrasikan pengawasan lintas kementerian maupun lembaga.

Luhut mengatakan perihal itu juga telah disampaikannya kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani. Menurut dia, sistem nan sudah tersedia itu dapat mendukung pengelolaan badan ekspor komoditas nan sekarang berada di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun, DSI nan berbentuk BUMN bakal bekerja menjadi perantara sekaligus pengawas ekspor sejumlah komoditas strategis seperti CPO, ferro alloy, dan batu bara pada tahap awal.

“Saya berkata, ‘Rosan, hei, kita punya sistem ini, kita punya sistem ini, jadi ingatkan Bapak Presiden tentang perihal ini’,” kata Luhut dalam konvensi pers seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy bertema Navigating Global Uncertainty: Sustaining Growth and Stability in ASEAN di instansi DEN, Senin (25/5).

Luhut menilai pemanfaatan sistem digital nan terintegrasi dapat memperkuat kepercayaan penanammodal terhadap Indonesia. Menurut dia, pengembangan SIMBARA ke depan juga bakal memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Dia menyebut rencana tersebut apalagi sudah disampaikan kepada perwakilan Bank Dunia di Indonesia.

Menurut Luhut, penggunaan teknologi juga dapat mengurangi potensi penyimpangan nan muncul ketika tata kelola terlalu berjuntai pada pembentukan lembaga baru alias proses birokrasi nan panjang.

“Jadi kita membangun ekosistem untuk meminimalkan pertemuan tatap muka. Sehingga mereka menggunakan teknologi,” ungkapnya.

Luhut menilai penggunaan teknologi dapat mendorong efisiensi sekaligus memperbesar transparansi dalam sistem manajemen pemerintah. Selain itu, digitalisasi juga dinilai dapat mempercepat deregulasi nan selama ini menjadi salah satu tantangan.

“Saya pikir itu dapat meningkatkan efisiensi, dapat meningkatkan transparansi, dan juga deregulasi secara otomatis nan dapat kita lakukan melalui sistem ini. Karena deregulasi, tanpa deregulasi saya rasa kita tidak bakal bisa tumbuh 8-9 persen," pungkas Luhut.