Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Meluncur Oktober, Negara Bisa Hemat Rp 260 T

Jakarta -

Sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis kepintaran buatan (AI) ditargetkan meluncur secara nasional pada Oktober-November 2026. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelum perlinsos diluncurkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung proyek percontohan (pilot project) pada Juli mendatang. Saat ini ekspansi digitalisasi bansos dilakukan di 42 kabupaten/kota.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi nan sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah mengerti anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia," kata Luhut dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Prabowo Cek Proyek Percontohan

Luhut menambahkan, Prabowo dijadwalkan meninjau langsung penyelenggaraan proyek percontohan pada 6-9 Juli 2026. Kunjungan itu bakal dilakukan di salah satu letak nan tengah dipertimbangkan, ialah Surabaya, Banyuwangi, alias Bali.

"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, kelak kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau memandang kelak di apakah Surabaya, Banyuwangi, alias Bali mana nan beliau pilih," ujarnya.

Nantinya, perlinsos datang sebagai portal, bukan aplikasi. Portal tersebut memungkinkan pendaftaran support sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah. Hingga saat ini, nyaris 370 ribu penduduk telah mengakses jasa Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan.

Proses pendaftaran support sosial nan sebelumnya memerlukan hingga 200 hari sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya nan kudu ditanggung masyarakat, nan sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000, juga turun menjadi nyaris tanpa biaya.

"Dan kelak pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami minta itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sembari jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," katanya lagi.

Menurut Luhut, sistem tersebut bakal memberikan info nan lebih jeli bagi pemerintah dalam menjalankan beragam program sosial. Data nan dibangun tidak hanya bakal digunakan untuk penyaluran support sosial, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah lainnya.

Proyeksi Efisiensi

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi shopping sekitar Rp 170-260 triliun, setara US$ 10-15 miliar.

Angka tersebut merupakan perkiraan strategis, bukan penghematan nan telah terealisasi, dan tetap berjuntai pada kualitas info serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan info wajib mempunyai jejak audit nan jelas.

Program ini merupakan hasil kerjasama lintas kementerian/lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) nan juga diketuai oleh Luhut, serta melibatkan lembaga lain. Rinciannya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, dan ketua lembaga lain, termasuk nan menangani kependudukan, finansial negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.

(ily/ara)