Lima Tahun yang Dunia Pilih Bungkam

(Dok. Pribadi)

TANGGAL itu sudah lewat dan nyaris tidak ada nan menyadarinya. Lima belas Agustus datang dan pergi seperti hari biasa—tanpa peringatan, tanpa headline, tanpa satu pun pernyataan resmi nan layak disebut. Padahal, lima tahun lalu, tanggal itu menandai hari ketika Kabul jatuh, ketika sebuah golongan nan selama dua dasawarsa diburu sebagai teroris, nan selama itu pula bertanggung jawab atas ribuan nyawa penduduk sipil dan personel keamanan Afghanistan, melangkah masuk ke istana kepresidenan dan menyatakan diri sebagai pemerintah. Taliban menyebutnya hari kemenangan.

Bagi separuh populasi Afghanistan, itu adalah hari dimulainya penghapusan sistematis atas keberadaan mereka di ruang publik. Dunia, tahun ini, apalagi tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada tanggal itu.

KESUNYIAN YANG MEMBUNGKUS

Mari hitung apa nan sebenarnya terjadi dalam lima tahun ini lantaran angka-angka ini jarang lagi disebut. Sejak Agustus 2021, anak wanita dilarang melanjutkan sekolah menengah. Pada Desember 2022, universitas ditutup untuk seluruh mahasiswi. Perempuan dilarang bekerja di nyaris semua sektor selain kesehatan nan sangat terbatas, dilarang bekerja untuk LSM lokal dan internasional, dilarang memasuki taman, gym, dan pemandian umum.

Pada 2023, dekret baru melarang wanita terlihat dari jendela rumah mereka sendiri. Pada 2024, undang-undang moralitas Taliban melangkah lebih jauh: bunyi wanita di ruang publik, bernyanyi, membaca keras, apalagi berbincang terlalu lantang, dikategorikan sebagai aurat nan kudu disembunyikan. Itu bukan lagi soal akses pendidikan alias pekerjaan. Itu adalah proyek penghapusan eksistensi wanita dari kehidupan publik, dijalankan secara bertahap, terdokumentasi, dan diketahui siapa pun nan mau melihat.

Yang membikin lima tahun ini lebih menyakitkan bukan hanya kebijakan Taliban itu sendiri, melainkan juga kesunyian nan membungkusnya. Bandingkan dengan seberapa sigap bumi bergerak untuk Ukraina, untuk Gaza, hukuman dijatuhkan dalam hitungan hari, KTT darurat digelar, tagar memenuhi lini masa dalam hitungan jam. Afghanistan tidak mendapat perlakuan nan sama, bukan lantaran penderitaan mereka lebih ringan, melainkan lantaran tidak ada kepentingan strategis besar nan dipertaruhkan di sana lagi.

PBB memang pernah melabeli kebijakan Taliban sebagai gender apartheid, sebuah istilah nan berat secara norma internasional, tetapi label itu berakhir di atas kertas. Tidak ada sistem penegakan, tidak ada tribunal, tidak ada tekanan multilateral nan serius. Bahkan aktivitas feminisme global, nan begitu vokal pada isu-isu kewenangan wanita di banyak bagian bumi lain, nyaris tidak bersuara untuk Afghanistan sejak dua tahun terakhir. Solidaritas, ternyata, punya masa kedaluwarsa.

Ini bukan sekadar kegagalan moral, ini adalah studi kasus bugil tentang gimana norma kewenangan asasi manusia internasional sesungguhnya bekerja. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), R2P, seluruh arsitektur norma internasional nan dibangun untuk melindungi golongan rentan, terbukti hanya berfaedah ketika ada kepentingan geopolitik nan sejalan dengannya. Ketika kepentingan itu hilang, ketika AS sudah menarik pasukan, ketika Afghanistan tidak lagi relevan dalam kalkulasi kekuatan besar, norma-norma itu berubah menjadi pernyataan simbolis tanpa gigi. Dunia tidak lupa Afghanistan lantaran tidak tahu. Dunia memilih untuk tidak lagi peduli lantaran tidak ada lagi nan bisa diperoleh dari kepedulian itu.

KRISIS YANG TERUKUR

Konsekuensi kesunyian itu pun bukan sekadar retorika. Sejumlah lembaga kesehatan mental internasional melaporkan lonjakan kasus depresi dan percobaan bunuh diri di kalangan wanita muda Afghanistan sejak 2021, sementara ribuan anak wanita sekarang hanya bisa belajar lewat sekolah-sekolah bawah tanah nan setiap saat berisiko digerebek. Diaspora ahli perempuan, dokter, dosen, jurnalis, mengalir keluar negeri, meninggalkan Afghanistan kehilangan satu generasi tenaga terdidiknya sendiri. Itu bukan krisis kemanusiaan nan kabur alias susah diverifikasi; itu krisis nan terukur dan terdokumentasi, dan tetap saja tidak cukup untuk mengetuk hati nurani global.

Yang paling ironis, Taliban sendiri tidak pernah menyembunyikan proyek itu. Tidak ada disinformasi rumit nan perlu dibongkar, tidak ada propaganda nan perlu diverifikasi ulang oleh wartawan investigatif. Setiap dekret diumumkan secara terbuka, setiap sekolah nan ditutup adalah kebenaran nan bisa diverifikasi dalam hitungan jam. Kesenjangan bukan pada informasi, melainkan pada kemauan untuk bertindak atas info itu.

Karena itu, pertanyaan nan semestinya diajukan bukan lagi 'apa nan bisa bumi lakukan untuk Afghanistan' lantaran jawabannya sudah diberikan lewat lima tahun kesunyian ini: tidak banyak, dan tidak bakal banyak. Pertanyaan nan lebih jujur adalah berapa lama lagi masyarakat sipil dunia bisa menyebut dirinya peduli pada kewenangan asasi manusia secara universal, sementara separuh populasi sebuah negara dihapuskan dari ruang publik tanpa satu pun tekanan berfaedah nan menyertainya?

Lima tahun sudah lewat begitu saja. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tahun keenam bakal sama sunyinya, alias apakah tetap ada nan bersedia mengingat bahwa keheningan itu adalah pilihan, bukan keharusan.