Lifting Migas Mustahil Tercapai tanpa Kekompakan Pemerintah dan KKKS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50 di ICE BSD City, Tangerang.(MI/Insi Nantika Jelita)

MENTERI Eneri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sasaran lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional mustahil tercapai tanpa kerjasama erat antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Di tengah ketidakpastian dunia dan meningkatnya kebutuhan daya domestik, pemerintah meminta seluruh pihak mempercepat realisasi proyek migas serta menghapus halangan birokrasi dan izin nan memperlambat investasi.

Bahlil mengatakan, nyaris seluruh negara sekarang condong memproteksi kepentingan energinya masing-masing. Dari beragam pertemuan dengan kepala negara produsen maupun nonprodusen minyak, menurutnya terdapat pandangan nan sama bahwa bentrok dunia tidak memberikan untung utuh bagi siapa pun lantaran berakibat pada ketidakpastian ekonomi dunia.

Di sisi lain, Indonesia tetap menghadapi kesenjangan besar antara konsumsi dan produksi daya nasional. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak nasional pada 2025 diperkirakan hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Target APBN 2026 sendiri dipatok sebesar 610 ribu barel per hari, namun realisasi saat ini tetap berada di bawah nomor tersebut.

“Saya punya pandangan bahwa tidak bakal mungkin lifting itu bisa melangkah dengan baik tanpa ada kerjasama nan baik antara KKKS dengan pemerintah,” kata Bahlil dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membikin Indonesia tetap kudu mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Namun pemerintah berupaya menekan impor melalui pengembangan daya pengganti berbasis sawit. Program biodiesel B40 nan bakal ditingkatkan menjadi B50 mulai 1 Juli dinilai bisa menggantikan sekitar 200 ribu hingga 300 ribu barel impor per hari melalui konversi crude palm oil (CPO).

Dengan skema tersebut, impor BBM diperkirakan dapat ditekan menjadi sekitar 600 ribu hingga 700 ribu barel per hari. Pemerintah apalagi menargetkan tidak lagi mengimpor solar pada 2026, selain solar berbobot tinggi seperti C51 dan C48.

“Itu semua sudah bisa kita lakukan semuanya,” ujar Bahlil.

Pemerintah juga meminta seluruh perusahaan nan telah mengantongi izin konsesi dan menyelesaikan Plan of Development (POD) agar segera merealisasikan proyeknya. Menurut Bahlil, beragam hambatan di lapangan kudu segera disampaikan agar pemerintah dapat membantu mencarikan solusi demi mempercepat penyelenggaraan proyek migas.

“Pemerintah meminta tolong agar semua teman-teman nan telah mendapatkan izin konsesi nan sudah lama dipegang dan sudah selesai POD tolong segera dieksekusi,” tegasnya.

Selain biodiesel, pemerintah juga berencana mendorong campuran etanol melalui program E10 hingga E20. Langkah tersebut dilakukan lantaran kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik baru sekitar 19 juta hingga 20 juta kiloliter sehingga Indonesia tetap kudu mengimpor sekitar 20 juta kiloliter bensin.

Meski demikian, Bahlil menegaskan kebutuhan daya fosil dan bahan baku industri tetap sangat besar. Indonesia tetap mengimpor LPG hingga 8,6 juta metrik ton per tahun. Kebutuhan tambahan sekitar 3 juta ton juga diperkirakan muncul pada 2027 untuk mendukung industri petrokimia seperti Lotte Chemical dan Chandra Asri. Selain itu, Indonesia juga tetap kekurangan nafta nan digunakan sebagai bahan baku industri.

Karena itu, pemerintah menargetkan lifting minyak nasional dapat meningkat hingga 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2029–2030 sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Bahlil kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, dan pelaku upaya untuk mempercepat proyek hulu migas.

“Pemerintah dalam perihal ini tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah, kabupaten, kota, juga kudu bersama-sama kita berdampingan tangan untuk menyelesaikan ini,” katanya.

Ia juga meminta SKK Migas mempercepat reformasi izin dan tidak ragu mengganti pejabat nan dinilai menghalang proses perizinan dan pengembangan proyek.

“Hanya dengan langkah ini bisa kita melakukan percepatan lifting migas,” tegas Bahlil.

Selain reformasi regulasi, pemerintah juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua. Bahlil mencontohkan keberhasilan ENI menemukan persediaan baru di Kalimantan Timur sebesar 5 TCF gas nan diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 200 ribu barel setara kondensat per hari dan ditargetkan mulai berproduksi pada 2028–2029 melalui kerja sama dengan Petronas.

Bahlil juga meminta pelaku upaya wilayah dilibatkan dalam rantai upaya hulu migas sepanjang memenuhi standar profesionalisme dan keselamatan kerja.

“Saya ini kan mantan pengusaha daerah. Ini upaya di sektor hulu migas kudu profesional, ini bukan perusahaan APBN alias APBD nan asal kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga meminta KKKS nan belum menyerahkan participating interest (PI) kepada wilayah agar segera merealisasikannya sesuai ketentuan nan berlaku.

Fondasi utama 

Sementara itu, Presiden Indonesian Petroleum Association Kathy Wu mengatakan, industri migas Indonesia saat ini ditopang kerjasama antara perusahaan daya nasional seperti Pertamina, MedcoEnergi, EMP, dan Saka Energy berbareng penanammodal dunia seperti ExxonMobil, ENI, Inpex, Petronas, Mubadala Energy, KUFPEC, dan BP.

Menurut Kathy, terdapat tiga fondasi utama untuk membangun kemitraan nan sukses di sektor hulu migas, ialah kepastian norma dan kontrak, percepatan waktu penyelenggaraan proyek, serta penguatan eksplorasi.

“Hal tersebut membantu menciptakan kondisi di mana investasi dapat memberikan nilai signifikan bagi Indonesia,” imbuhnya.

Ia menilai waktu siklus proyek nan panjang menjadi salah satu tantangan terbesar industri migas sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh pihak untuk meminimalkan keterlambatan pengembangan proyek.

Kathy juga menegaskan Indonesia tetap mempunyai potensi migas nan sangat besar lantaran lebih dari 50% cekungan migas nasional belum alias tetap minim dieksplorasi.

“Lebih dari 50% cekungannya belum dieksplorasi alias tetap kurang dieksplorasi,” katanya.

IPA, lanjut Kathy, mengapresiasi langkah aktif pemerintah dalam menawarkan wilayah eksplorasi baru kepada investor. Menurutnya, percepatan investasi dan pengembangan proyek hanya dapat tercapai jika terdapat keselarasan kuat antara pemerintah dan industri.

“Semakin kuat keselarasan tersebut, semakin besar momentum nan tercipta, dan semakin besar pula kemajuannya,” tuturnya.

Ia menambahkan, daya merupakan fondasi pembangunan nasional lantaran menopang rumah tangga, sekolah, rumah sakit, hingga pembuatan lapangan kerja. Karena itu, IPA dan seluruh anggotanya menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam menyediakan daya nan aman, terjangkau, dan lebih rendah karbon.

“Saya percaya dengan kepemimpinan dari pemerintah dan kemitraan nan tulus, Indonesia dapat mewujudkan seluruh potensinya dalam sistem daya dunia sekaligus membantu membentuk era pertumbuhan berikutnya bagi Indonesia,” pungkas Kathy.

Strategi utama

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan, terdapat tiga strategi utama nan perlu dilakukan untuk menghadapi beragam tantangan di sektor energi. Yakni, memperkuat kemitraan, menjalin kerjasama dengan pemerintah, serta mendorong pengembangan teknologi.

Menurut Oki, penguatan kemitraan menjadi langkah penting, salah satunya melalui kerja sama dengan Petronas. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah dinilai dapat memberikan support fiskal, mempermudah proses perizinan, hingga menurunkan akibat usaha. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung keberlanjutan upaya energi.

“Kita punya kemitraan nan kuat, misalnya berbareng Petronas. Kolaborasi dengan pemerintah juga dapat memberikan tambahan fiskal, mempermudah perizinan, serta menurunkan akibat upaya dengan penggunaan teknologi,” kata Oki.

President and Group CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik menambahkan, berasas info nan diperoleh menuturkan bahwa investasi hulu minyak dunia pada 2025 diperkirakan turun sekitar 6%. Padahal, total investasi hulu minyak dan gas bumi mencapai sekitar US$570 miliar pada tahun tersebut.

"Menariknya, sekitar 40% dari total investasi itu digunakan unik untuk menekan laju penurunan produksi di lapangan migas nan sudah beroperasi," ujarnya.

Sementara itu Roberto Lorato, Direktur dan CEO Medco Energi menilai, bagi nan sudah berkecimpung di industri migas Tanah Air selama beberapa tahun pasti sudah merasakan adanya perubahan dalam pengelolaan industri migas ke arah lebih positif. 

"Indonesia menyadari potensi tetap sangat besar, untuk itu eksplorasi kudu dilakukan perlu ada pengembangan jangka panjang. Serta pendekatan nan lebih fleksibel," ujar Roberto. (E-4)