Lestari Moerdijat: Perbaikan Ekosistem Pendidikan Vokasi Harus Konsisten dan Menyeluruh

Pameran pendidikan vokasi SLB-B Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa (YPTB) di Kota Malang, Jawa Timur, menampilkan puluhan karya siswa penyandang disabilitas tunarungu di bagian lukis, batik, tata busana, kriya kayu, suvenir, dan tata boga untuk mendukung upay(Antara/Ari Bowo Sucipto)

PERBAIKAN ekosistem pendidikan vokasi di tanah air kudu secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja. 

"Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, tetapi kudu diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6). 

Pada 2026, Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan kuota support program sertifikasi bagi total 250.000 siswa SMK di seluruh Indonesia. 

Bantuan tersebut dibagi menjadi dua konsentrasi utama, ialah 150.000 siswa untuk Sertifikasi Kompetensi (keahlian) dan 100.000 siswa untuk Sertifikasi Bahasa Asing. Langkah itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing lulusan vokasi. 

Di tengah tetap tingginya nomor pengangguran lulusan SMK, Lestari menilai, program tersebut belum cukup tanpa penguatan keterhubungan antara pendidikan dan industri.

"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri kudu konsisten direalisasikan untuk menekan nomor pengangguran," ujar Rerie, sapaan berkawan Lestari. 

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 7,74%, tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. 

Meski ada penurunan dari 8,63% pada Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional tetap sebesar 22,35%, menduduki ranking kedua setelah lulusan SMA. Kesenjangan keahlian menjadi salah satu penyebab utama. 

Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2023 menunjukkan sekitar 57,3% pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. 

Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI beranggapan bahwa upaya mewujudkan link and match antara program pendidikan kejuruan dan kebutuhan bumi upaya kudu terus ditingkatkan. 

"Dibutuhkan kerjasama nan kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan bumi upaya agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di bumi kerja dengan baik," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Rerie mengingatkan bahwa beragam langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi kudu dipastikan keberlanjutannya dengan perencanaan nan matang. 

"Di tengah dinamika perekonomian bumi nan dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca kesempatan dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik," pungkas Rerie. (*/I-2)