Lestari Moerdijat: Butuh Pola Pendampingan Tepat dan Keteladanan untuk Karakter Anak Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat(MI)

BUTUH pola pendampingan nan tepat dan keteladanan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa.

"Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak nan berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada obrolan daring bertema Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI nan digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/6).

Diskusi nan dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI), menghadirkan Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi. (Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Univ. Indonesia), Henny Supolo (Ketua Yayasan Cahaya Guru), dan Indra Charismiadji (Aktivis Pendidikan - Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, datang pula Dr. Doni Koesoema, M.Ed. (Pakar Pendidikan Karakter, Dosen Universitas Multimedia Nusantara) sebagai penanggap.

Krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak tersebut, menurut Lestari, kudu segera diantisipasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga.

Apalagi, ujar dia, pada perkembangan peradaban saat ini, banyak ditemukan hal-hal baru hasil dari beragam penemuan di bagian teknologi.

Sayangnya, jelas Rerie, sapaan berkawan Lestari, penemuan tersebut, dengan arus info nan menyertainya, secara perlahan ikut mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa.

Mengutip laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rerie mengungkapkan sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1.923 konten hoaks nan sukses diidentifikasi di ruang digital Indonesia.

Pada saat nan sama, ujar Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI itu, terdapat kejadian orang tua mengalami kelelahan pengasuhan dan secara tidak sadar mendelegasikan peran edukasi karakter anak kepada algoritma rekomendasi pada media sosial.

Akibatnya, jelas Rerie, karakter anak tidak lagi dibentuk oleh pendampingan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa nan terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong dan kesantunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong, para pemangku kepentingan, masyarakat, serta orang tua, bersama-sama membangun ekosistem pengasuhan, pendampingan dan pendidikan nan tepat, sebagai bagian upaya menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada generasi penerus.

Guru Besar Fakultas Psikologi UI Rose Mini Agoes Salim beranggapan bahwa dalam menghadapi kondisi tersebut peran family kudu ditingkatkan dalam menyikapi akibat perkembangan teknologi di bumi digital.

Kehadiran PP Tunas, ujar Rose, sejatinya untuk membantu orang tua agar sampai dengan usia 16 tahun, anak terhindar dari banjir info di bumi digital.

Pada usia nan tepat, jelas Rose, diharapkan anak sudah bijak dalam menyikapi beragam info di bumi digital.

Dalam praktik di bumi digital, menurut Rose, juga kudu diterapkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan dan moral sangat krusial dalam  bermedia sosial.

Demikian juga, tambah dia, menghargai pendapat orang lain dalam berkomunikasi di keseharian juga kudu dilandasi dengan pemahaman nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan.

"Orang tua kudu bisa menjadi mentor dan teladan bagi-bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di bumi digital," ujar Rose.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo berpendapat, keahlian berpikir kritis anak sangat krusial dalam upaya membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila nan bakal ditanamkan, menurut Henny, kudu bisa dikaitkan dengan aktivitas keseharian kita.

"Kita kudu bisa membujuk anak-anak kita untuk belajar menilai situasi nan ada berasas nilai-nilai nan dipahaminya," ujar Henny.

Menurut dia, pembimbing dan orang tua, kudu bisa mengaitkan nilai-nilai luhur nan bakal ditanamkan kepada anak dengan kondisi keseharian saat ini.

Orang tua, jelas Henny, kudu mempunyai keahlian mendengar dengan baik dalam proses menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada anak-anak mereka.

Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji beranggapan bahwa anak-anak saat ini hanya menjadi objek untuk diukur kemampuannya, tanpa pernah diobati atas kekurangan nan terjadi.

Kondisi tersebut, jelas Indra, malah diatasi dengan bertukar-tukar kurikulum nan hasilnya memperlihatkan keahlian bahasa, matematika, dan sains anak-anak Indonesia nan secara rata-rata belum meningkat signifikan.

Menurut Indra, perihal itu terjadi lantaran selama ini sistem pendidikan nasional hanya dimaknai sebagai sekolah semata.

Padahal, ujar Indra, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan itu kudu berpusat pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

Sangat disayangkan, tambah Indra, dalam sistem pendidikan nasional hanya berfokus pada peran sekolah dan mengenyampingkan peran family dan pergerakan pemuda.

Pakar Pendidikan Karakter Doni Koesoema beranggapan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Terkait ancaman di ruang digital terhadap anak, jelas Doni, tidak bisa diatasi dengan aktivitas nan individual, tetapi kudu diatasi dengan aktivitas kultural.

Hadirnya PP Tunas dan kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan, jelas Doni, tidak cukup untuk melindungi anak, jika tidak diterapkan dengan benar.

Doni berharap, aktivitas kultural bisa mendorong upaya mewujudkan ekosistem digital nan ramah anak untuk melindungi generasi penerus bangsa.

Wartawan senior Usman Kansong beranggapan bahwa ada pekerjaan besar untuk membenahi sektor pendidikan, ada perbaikan secara struktural dan perbaikan secara kultral.

Usman menilai, perbaikan tersebut bisa diupayakan dengan aktivitas secara kultural, namun sejauh ini aktivitas itu belum muncul secara signifikan.

Pada proses pendidikan formal, ujar Usman, saat ini, kita dihadapkan pada pilihan mengedepankan sisi akademis alias karakter peserta didik.

Usman mengusulkan agar sekolah umum konsentrasi pada sisi akademis. Sementara itu, pendidikan karakter ditangani organisasi dan orang tua, seperti pendapat Ki Hadjar Dewantara nan memusatkan pendidikan pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

Selain itu, Usman menegaskan bahwa peran PP Tunas itu sejatinya mengatur platform digital agar peduli dengan keamanan anak-anak di ruang digital. (Cah/P-3)