Legislator PDIP Soroti Anggaran Kemenhut untuk Cegah Karhutla: Sikap Pasrah

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita menyoroti penjabaran anggaran nan disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk 2027. Sonny menilai anggaran nan dijabarkan Kemenhut belum diprioritaskan kepada pencegahan kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

"Anggaran-anggaran karhutla nan ada ini kok saya tetap melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah. Di slide terakhir tadi contoh 1,7 jika nggak salah gambarnya komparasi antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada komparasi antara mencegah itu biayanya berapa, jika sewa itu biayanya berapa?" kata Sonny dalam Rapat Kerja di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Sonny mengatakan mestinya Kemenhut dapat mengantisipasi kasus karhutla nan berpotensi menjadi agenda tahunan di RI. Ia memandang posisi Kemenhut di sini seperti pasrah.

"Kayaknya kita sudah menyadari bahwa karhutla ini bakal jadi almanak tahunan. Saya memandang ini sikapnya sikap nan pasrah, bukan tawakal, begitu katanya Ustaz," kata Sonny.

Ia mengatakan jika tak ada antisipasi dari Kemenhut, maka peristiwa kebakaran rimba bakal terjadi setiap tahun. Legislator PDIP ini meminta komitmen dari Kemenhut untuk menuntaskan karhutla.

"Jadi ada perihal nan beda antara tawakal itu seperti apa, jika pasrah seperti apa. Kalau gini terus menerus, ya jangan minta nan namanya karhutla itu bakal semakin menurun. Karena sejak awal memang kreasi kita dalam menjaga rimba kita tidak dalam konteks mencegah," ungkap Sonny.

"Itu bisa dilihat tadi dari Rp 1,746 triliun, Rp 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, Rp 1,54 T-nya untuk sewa helikopter jika nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh," tambahnya.

Usulan Tambahan Kemenhut

Kemenhut mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,238 triliun untuk 2027. Raja Juli mengatakan tambahan anggaran itu untuk penguatan kelembagaan hingga pemulihan bencana.

"Kementerian Kehutanan telah mengusulkan anggaran shopping tambahan sebesar Rp 6,238 triliun, nan bakal digunakan untuk: a. penguatan kelembagaan rimba di daerah; b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran rimba dan lahan; c. pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana; d. penguatan tata kelola area hutan," kata Raja Juli di rapat DPR.

Ia menyebut tambahan anggaran nan sudah disetujui untuk Kemenhut di nomor Rp 1,55 triliun. Untuk itu, pihaknya tetap memerlukan tambahan senilai Rp 4,68 triliun.

"Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp 1,55 triliun rupiah. Oleh lantaran itu, tetap ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah," kata Raja Juli.

"Untuk itu perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti nan disebutkan di atas tadi, sebesar Rp 4,68 triliun dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Komisi IV DPR RI dalam penyusunan pagu Kementerian tahun 2027," tambahnya.

Ia menjabarkan peruntukan tambahan anggaran itu, salah satunya untuk penguatan patroli keamanan rimba di wilayah dengan kerawanan tinggi. Tambahan anggaran, kata Raja Juli, juga bakal dimanfaatkan untuk menyewa 6 helikopter dan 6 water bomber untuk pengawasan hingga penanganan karhutla.

"Penguatan support operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber nan bakal digunakan secara terintegrasi untuk mendukung aktivitas patroli, pemantauan kondisi area hutan, penemuan dini, penanganan dan pemadaman Karhutla secara sigap dan efektif," ujarnya.

Raja Juli lantas menjelaskan pertimbangan Kemenhut untuk menyewa helikopter dan water bomber. Ia menilai penyewaan armada senilai Rp 1,54 triliun lebih elastis dan efisien, tak terbebani masalah pemeliharaan.

"Kami memandang skema sewa lebih tepat dibanding pembelian aset, lantaran memerlukan shopping modal awal nan lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan akibat teknis pesawat, serta memberikan elastisitas dalam menyusun jumlah, jenis armada sesuai tingkat kerawanan Karhutla setiap tahunnya," kata Raja Juli.

"Karena itu skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan area rimba serta pencegahan pengendalian karhutla," tambahnya.

Raja Juli menyebut anggaran untuk kebutuhan operasional 12 pesawat udara itu senilai Rp 1,54 triliun. Ia berambisi usulan tambahan anggaran nan disampaiakan Kemenhut ke DPR bisa terealisasi.

"Dengan memperhitungkan kebutuhan operasional selama 8 bulan periode normal dan 4 bulan periode rawan Karhutla, masing-masing unit direncanakan mempunyai kebutuhan sewa sebesar 856 jam per tahun," kata Raja Juli.

"Dengan komposisi tersebut, kebutuhan operasional unit 12 pesawat udara diperkirakan sekitar Rp 1,54 triliun per tahun," imbuhnya.

(dwr/maa)