Legislator NasDem Eva Stevany Klarifikasi Usai Tercatat di Desil 4

Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba buka bunyi mengenai ramai berita dirinya tercatat dalam desil 4 penerima bansos program family Harapan (PKH). Eva menegaskan dirinya tidak pernah menerima support PKH.

"Sehubungan dengan pemberitaan nan beredar mengenai nama saya nan tercatat dalam golongan desil 4, saya perlu menyampaikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan info nan betul dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Eva dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

"Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima support sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima support sosial tersebut," sambungnya.

Diketahui, Eva menjadi sorotan di media sosial usai namanya diduga masuk desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Eva juga disebut-sebut terdaftar sebagai penerima support sosial (bansos) PKH.

Eva juga mengaku bingung saat tau dirinya masuk dalam desil 4. Dia pun mengaku langsung mempertanyakan persoalan tersebut saat rapat Komisi X DPR RI berbareng Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya langsung mempertanyakan gimana perihal tersebut dapat terjadi, dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," ujarnya.

Anggota DPR Dapil Sumsel III ini juga telah mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan. Selain itu, kedatangannya juga untuk memastikan info tersebut segera diperiksa serta diperbaiki sesuai dengan keadaan.

"Perlu saya luruskan juga bahwa tercatat dalam desil 4 tidak serta-merta berfaedah seseorang pernah menerima PKH. Data desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima support sosial melalui proses dan persyaratan tersendiri," ungkapnya.

"Oleh lantaran itu, pemberitaan alias pernyataan nan menyebut bahwa saya pernah menerima support PKH adalah tidak betul dan tidak sesuai fakta. Saya berambisi semua pihak tidak terburu-buru menarik konklusi sebelum melakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada lembaga nan berwenang," sambung dia.

Eva menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan sosial ekonomi. Dia mengatakan kesalahan info bisa saja berakibat pada masyarakat nan memang memerlukan bantuan.

"Jika info seorang personil DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat nan betul-betul memerlukan support juga mengalami kesalahan pendataan. Saya pun sudah meminta lembaga mengenai segera melakukan penelusuran, memperbaiki info nan keliru, serta memastikan sistem pendataan support sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Simak juga Video 'Cerita Iqbal, Ojol Disabilitas di Medan nan Masuk Desil 6-10':

(zap/gbr)