Legislator Minta Pemerintah Beri Kepurusan Berimbang untuk Lindungi Industri

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, meminta pemerintah untuk merumuskan keputusan berimbang dalam upaya melindungi keberlangsungan sektor industri nasional. Pemerintah kudu bisa memandang kebutuhan tenaga kerja alias pekerja dengan kepentingan sektor swasta nan berkedudukan sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Kebijakan nan diambil kudu bisa mengakomodasi aspirasi dari kedua belah pihak agar tidak ada salah satu komponen industri nan merasa dirugikan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan suasana investasi tetap kondusif.

“Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, gimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja alias pekerja dan juga kepentingan sektor swasta alias perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya. Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik jumpa nan tentu negosiasinya kelak bakal memerlukan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam perihal ini pemerintah,” ujarnya.

Ia beranggapan sektor upaya dan tenaga kerja mempunyai hubungan ketergantungan nan tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem ekonomi. Jika sektor upaya mengalami hambatan, maka kesiapan lapangan kerja bagi pekerja bakal terancam.

Sebaliknya, tanpa kehadiran tenaga kerja, sektor upaya tidak bakal dapat beraksi secara maksimal. "Middle ground-nya itu kudu selalu kita temukan," tambahnya untuk menegaskan perlunya solusi tengah nan memberikan ruang bagi beragam aspek.

Selain menyoroti soal ketenagakerjaan, Puteri juga memberikan perhatian pada peran sektor swasta dalam memajukan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Karawang. Menurutnya, pemerintah sangat memerlukan sektor swasta untuk bisa menyalurkan program-program nan menjadi perhatian. Lebih lagi, sektor swasta tidak dapat dipungkiri juga mempunyai program pengembangan kapabilitas masyarakat.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya selaku anggota DPR terus berupaya menciptakan izin dan anggaran nan mendukung suasana investasi agar lebih kondusif. Penyederhanaan perizinan dan kemudahan patokan investasi menjadi konsentrasi utama agar perusahaan, termasuk perusahaan multinasional, dapat merealisasikan investasinya dengan baik di Indonesia.

"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama agar kelak apa nan menjadi sasaran cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan," kata Puteri. (H-2)