Legislator Minta Anggaran KemenUMKM Ditambah Rp 1,5 T untuk Dongkrak Ekonomi

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyebut pagu sugestif Kementerian UMKM nan telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 459 miliar tetap perlu diperkuat guna mengoptimalkan peran strategis sektor UMKM dalam perekonomian nasional.

Menurutnya, usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun nan diajukan Kementerian UMKM perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Dari usulan tambahan Rp 1,5 triliun tersebut, sebesar Rp 622 miliar bakal dialokasikan untuk membantu UMKM nan terdampak musibah di Sumatera. Sementara sisanya sekitar Rp 900 miliar digunakan untuk mendukung beragam program dan kebutuhan operasional Kementerian UMKM dalam menjalankan pembinaan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar BHS, dikutip Senin (15/6).

BHS menegaskan bahwa Kementerian UMKM merupakan kementerian nan sangat strategis lantaran sektor UMKM memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, ialah sekitar 60,5% serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Dengan jumlah sekitar 67 juta UMKM nan tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota, menurutnya diperlukan perhatian dan support nan lebih besar dari pemerintah.

“Tentu nan perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM, baik secara langsung oleh Kementerian UMKM maupun melalui dinas UMKM di tingkat kabupaten dan kota,” kata BHS.

Menurut BHS, pembinaan nan kudu diberikan tidak hanya mengenai pengembangan usaha, tetapi juga mencakup aspek manajemen, penyiapan sumber daya manusia, penyediaan peralatan, akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi usaha, hingga pendidikan dan training pendampingan.

“Pendampingan ini meliputi peningkatan mutu produk maupun kualitas kemasan. Dengan bungkusan nan baik, produk bakal lebih menarik, tentu bakal mempunyai daya simpan nan lebih lama, dan bisa bersaing di pasar. Dengan demikian UMKM dapat berkembang, naik kelas, dan meningkatkan kapabilitas produksinya,” jelasnya.

BHS menilai, andaikan pembinaan tersebut melangkah optimal, maka kontribusi UMKM terhadap PDB nasional bakal semakin meningkat. Menurutnya, peningkatan produktivitas UMKM sebesar 10 persen saja dapat memberikan tambahan kontribusi sekitar 6 persen terhadap PDB nasional.

“Angka 6 persen ini sangat besar dan sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kontribusi tersebut apalagi lebih besar dibanding sejumlah sektor lainnya seperti pariwisata nan memberikan kontribusi sekitar 4 persen pendapatan domestik bruto, jauh lebih kecil. Padahal dengan nomor segitu sudah memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain berakibat pada pertumbuhan ekonomi, BHS menambahkan bahwa peningkatan UMKM sebesar 10 persen juga bakal berakibat langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan tingkat serapan tenaga kerja UMKM nan mencapai sekitar 97 persen alias sekitar 100 juta pekerja, maka peningkatan 10 persen berpotensi menciptakan tambahan sekitar 10 juta lapangan kerja.

“Dampak nan ditimbulkan sangat luar biasa, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, usulan penambahan anggaran nan diajukan Kementerian UMKM meskipun tidak terlalu besar dari sisi APBN, bakal memberikan faedah nan sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, BHS menyatakan Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM secara utuh.

“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah agar usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM dapat direalisasikan secara penuh, sehingga multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai sesuai sasaran nan telah ditetapkan Presiden Prabowo,” pungkas BHS.