KY Minta Tambah Anggaran Rp 272,4 M, Pagu 2027 Dinilai Tak Sesuai Beban Kerja

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 272,4 miliar untuk tahun anggaran 2027. Lembaga pengawas pengadil itu menilai, pagu sugestif nan diberikan pemerintah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan dan beban tugas nan kudu dijalankan.

Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan, pada tahap awal penyusunan rencana kerja tahun 2027, KY mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 420,9 miliar. Anggaran itu terdiri atas program penegakan integritas pengadil sebesar Rp 109,5 miliar dan program support manajemen sebesar Rp 311,4 miliar.

“Usulan rancangan awal, kami sebenarnya di awal tahun kemarin sudah mengusulkan usulan rancangan awal, ialah kami total mengusulkan sebesar 420,9 miliar untuk program dengan rincian, untuk program penegakan integritas pengadil sebesar 109,5 miliar, kemudian untuk program support manajemen sebesar 311,4 miliar,” kata Arie saat rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Namun berasas surat berbareng mengenai pagu sugestif tahun 2027, KY hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 148,5 miliar. Menurut Arie, jumlah tersebut hanya setara 35 persen dari kebutuhan nan telah diajukan sebelumnya.

“Jadi pagu sugestif KY tahun 2027 sebesar 148,5 miliar itu hanya sebesar 35,28% jika dibandingkan dengan usulan ranwal renja KY tahun 2027 nan sebesar 420,9 miliar,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KY nan di saat berbarengan kudu memperkuat penyelenggaraan tugas.

“Amanah undang-undang untuk KY menjalankan tusi semestinya sejalan dengan komitmen pemerintah atas support anggaran, namun perihal nan belum ideal ini dihadapkan pada penguatan penyelenggaraan tugas, penambahan pegawai KY tahun 2026, support sistem informasi, serta pemenuhan kebutuhan perkantoran,” ungkapnya.

Arie menambahkan, meski KY berkomitmen mendukung program prioritas nasional, keterbatasan anggaran saat ini berpotensi menghalang pencapaian sasaran keahlian nan telah ditetapkan.

“KY berkomitmen mendukung program prioritas nasional, namun porsi anggaran per program mengalami kekurangan untuk membiayai aktivitas dengan nan tersedia untuk mencapai sasaran output nan ditetapkan,” tuturnya.

Arie pun merinci kebutuhan tambahan anggaran nan diajukan KY untuk tahun 2027.

“Berdasarkan itu, kami mengusulkan usulan tambahan shopping operasional, ialah sebesar 80,1 miliar rupiah. Ini berangkaian dengan pengangkatan sebanyak 133 CPNS menjadi PNS pada Juni tahun 2026, termasuk untuk shopping pegawai, fasilitas, dan pemberian kewenangan ketua dan personil KY, perpanjangan sewa internet dan jaringan untuk Komisi Yudisial dan penghubung, serta lisensi aplikasi nan banyak belum terpenuhi,” ungkap Arie.

Selain itu, kebutuhan operasional mencakup pemeliharaan instansi pusat KY dan 20 instansi penghubung di daerah, pengelolaan status instansi penghubung, hingga kebutuhan sewa kendaraan serta pengamanan kantor.

“Kemudian kebutuhan operasional instansi termasuk pemeliharaan instansi untuk instansi KY pusat serta 20 instansi penghubung, dan pengelolaan berasas status instansi penghubung Komisi Yudisial,” tutur Arie.

“Yang ketiga untuk sewa kendaraan serta pemeliharaan dan keamanan untuk instansi KY dan penghubung nan mengalami penyesuaian kenaikan kebutuhan,” sambungnya.

KY juga mengusulkan tambahan anggaran shopping modal sebesar Rp 32,5 miliar.

Arie menjelaskan, dalam pagu sugestif saat ini, shopping modal nan tersedia hanya Rp 1,9 miliar, sedangkan kebutuhan riil mencapai Rp 34,4 miliar.

“Sedangkan untuk shopping modal, kami saat ini tersedia berasas pagu sugestif sebesar 1,9 miliar. Kami kebutuhannya sebesar 34,4 miliar, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran sebesar 32,5 miliar,” ujar dia.

Tambahan biaya tersebut antara lain bakal digunakan untuk pembaharuan instansi penghubung KY di Bali dan Surabaya, serta pembaharuan gedung instansi KY nan telah merujuk pada rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Anggaran Tusi Utama Masih Kurang Rp 143 M

Selain kebutuhan operasional dan shopping modal, KY juga mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional.

Menurut Arie, dari kebutuhan sebesar Rp 27,7 miliar, saat ini hanya tersedia alokasi Rp 11,5 miliar sehingga tetap terdapat kekurangan Rp 16,1 miliar.

“Untuk proyek prioritas nasional kami juga perlu penambahan anggaran. Berdasarkan pagu sugestif kami sudah mendapatkan sebesar 11,5 miliar, dari kebutuhan nan sebenarnya sebesar 27,7 miliar, sehingga dibutuhkan tambahan untuk proyek prioritas nasional sebesar 16,1 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, kebutuhan terbesar justru berada pada penyelenggaraan tugas dan kegunaan utama KY.

Arie mengatakan, untuk aktivitas inti lembaga, KY semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 168,2 miliar. Namun dalam pagu sugestif nan diterima, hanya dialokasikan Rp 24,6 miliar sehingga tetap terdapat kekurangan Rp 143,6 miliar.

“Sedangkan untuk aktivitas tusi utama KY, kami mengusulkan rancangan awal sebesar 168,2 miliar, teralokasi hanya sebesar 24,6 miliar, sehingga kami memerlukan tambahan anggaran sebesar 143,6 miliar,” tutur dia.

Arie menyebut hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran KY telah mencapai 59,91 persen dari total anggaran sebesar Rp 146 miliar.

Dengan beragam kebutuhan tersebut, KY meminta support Komisi III DPR untuk memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 272,4 miliar.

Tambahan itu diharapkan dapat membikin pagu anggaran KY tahun 2027 sesuai dengan kebutuhan nan telah diajukan dalam rancangan awal rencana kerja.

“Untuk itu KY kami minta tambahan anggaran melalui Bapak, Ibu ketua dan personil Komisi III nan terhormat, diusulkan tambahan sebesar total 272,4 miliar, sehingga harapannya pagu alokasi anggaran KY untuk tahun 2027 sebesar Rp 420.988.793.000,” kata dia.