KSP Beberkan 20 Poin BoP, Sebut Gaza Tak Dikuasai Israel

KSP Beberkan 20 Poin BoP, Sebut Gaza Tak Dikuasai Israel (Unsplash)

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, menguraikan 20 poin rencana perdamaian Gaza nan dibuat oleh Board of Peace (BoP). Rencana tersebut merupakan dasar kesediaan Indonesia berasosiasi dalam BoP.

"Dalam menilai sesuatu, menganalisa dan memberikan judgement, kita kudu betul-betul objektif. Hati-hati memandang dari semua sisi dan membaca secara perincian apa nan sedang mau kita analisa," ujar Ulta seperti dikutip pada Minggu (8/3/2026). 

Ia menepis dugaan bahwa BoP tidak memihak kepentingan Palestina. Dalam poin nomor 9 nan dibuat BoP, Gaza direncanakan bakal berada di bawah pemerintahan transisi nan dipimpin Komite Palestina. 

Kemudian di poin nomor 16, disebutkan Gaza tidak bakal dikuasai oleh Israel. Bahkan Israel ditekan untuk meninggalkan Gaza.

"Ini memperlihatkan keberimbangan poin nomor 16. Ditekankan di sini bahwa Israel ditekan untuk tidak mengokupansi alias menganeksasi Gaza. Sudah dijelaskan di sini jika Israel dan semua kepentingannya kudu meninggalkan Gaza," ucap Ulta.

Lalu dalam poin 19 dan 20 nan dibuat BoP, Palestina nantinya didorong untuk menentukan nasib sendiri serta membangun negara secara mandiri.

"Lucu jika dibilang enggak ada poin nan menyebut alias mengadvokasi kemerdekaan Palestina di BoP. Bahasanya mungkin berbeda, tapi ini adalah pathway. Nomor 19 dan 20, dibilang bahwa ketika program ini sudah berjalan, bakal diberikan pathway kepada Palestinian Authority (PA) untuk self determination and statehood. Jadi diberikan jalan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan membangun negara mereka sendiri. PA bakal menjadi representasi aspirasi masyarakat Gaza," Ulta menerangkan.

Selain itu berasas poin nomor 20, Amerika Serikat (AS) bakal mendorong terwujudnya perbincangan antara Israel dan Palestina. Keduanya didorong untuk hidup berdampingan secara damai.

"Intinya poin 20 menyatakan jika Amerika Serikat ini bakal membangun perbincangan antara Israel dan Palestina agar ada political environment. Ekosistem politik untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Itu inti two state solution," katanya.