KSAD: Begal Jadi Takut karena Ada Tentara, Bukan TNI Ngurusin

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya tak ikut kombinasi dalam upaya mengurusi begal. Maruli menyebut kehadiran tentara di tengah masyarakat justru bakal menekan upaya pembegalan.

"Nggak juga lah, kita kan hanya cari... siapa nan urus begal? Nggak ada nan urus. Begal itu jadi takut lantaran ada tentara gitu loh bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ lantaran ada pemalak ngelihat tentara, nggak jadi," ujar Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Maruli mengatakan pihaknya justru memprioritaskan keterlibatan dalam pembangunan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pihaknya mengutamakan perbantuan proyek dengan tenaga dan dedikasi tinggi.

"Jadi kita mengerjakan hal-hal nan tidak terjangkau oleh kementerian misalnya, wilayah 3T pulau. Karena project, nilai projectnya nggak besar tapi pekerjaannya perlu transportasi nan luar biasa. Nah kelak sejenak lagi ada aktivitas kita di pulau-pulau terluar," ungkap Maruli.

Mantan Komandan Paspampres itu mengatakan TNI dalam posisi membantu pembangunan nan diusung pemerintah. Maruli menekankan keterlibatan TNI semata untuk membantu masyarakat.

"Karena nilai project misalnya Rp 200 juta pekerjaannya di Pulau Nias gitu, mungkin susah mencari apa nan mendapatkan projectnya, ya coba kita bantu," kata Maruli.

"Jadi bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. nan tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," sambungnya.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas sebelumnya mengatakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberi izin bagi para prajuritnya untuk menangani tindakan begal. Agus memberikan izin kepada prajuritnya untuk membantu Polri menangani begal.

"Tidak ada petunjuk unik dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui alias mengizinkan jejeran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas dilansir Antara, Rabu (27/5).

Menurut Nas, TNI tidak bakal terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan norma hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI, lanjut dia, hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari tindakan begal.

Karenanya, untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan pihaknya bakal memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan tindakan pemalak bisa lebih maksimal.

"TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap melangkah dalam koridor norma nan berlaku," kata dia.

(dwr/rfs)