Krisis Memburuk, Parlemen Beri Restu Presiden Gunakan Militer di Jalan

3 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Bolivia memasuki babak baru setelah parlemen negara itu menyetujui undang-undang nan memberikan kewenangan lebih besar kepada Presiden Rodrigo Paz untuk menggunakan militer dalam membongkar blokade jalan nan dibuat para demonstran antipemerintah. Langkah ini mempertegas sikap keras pemerintah dalam menghadapi gelombang protes nan telah berjalan selama beberapa pekan terakhir.

Undang-undang tersebut disahkan oleh Majelis Rendah Bolivia pada Minggu (7/6/2026) waktu setempat setelah perdebatan nan berjalan semalaman. Sebelumnya, patokan itu telah lebih dulu memperoleh persetujuan Senat dan sekarang hanya menunggu tanda tangan Presiden Paz untuk resmi berlaku.

"Undang-undang ini dengan ini disahkan," kata Presiden Chamber of Deputies, Roberto Castro, saat mengumumkan hasil pemungutan suara, dilansir Al Jazeera.

Pengesahan patokan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik dan sosial di Bolivia. Selama beberapa minggu terakhir, beragam golongan masyarakat turun ke jalan menuntut Presiden Paz mundur dari jabatannya.

Rodrigo Paz, pemimpin berpatokan kanan-tengah nan mendapat support dari Amerika Serikat (AS), sejauh ini menghadapi demonstrasi besar nan dipimpin petani, penambang, serikat pekerja transportasi, dan golongan masyarakat lainnya.

Para demonstran memprotes beragam kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar nan memicu kenaikan nilai energi. Aksi tersebut juga dipicu meningkatnya inflasi, rendahnya tingkat upah, serta memburuknya kondisi ekonomi nan dirasakan masyarakat.

Sebagai corak tekanan terhadap pemerintah, para demonstran mendirikan sekitar 100 blokade jalan di beragam wilayah Bolivia dalam beberapa pekan terakhir.

Pemerintah menyatakan blokade tersebut telah mengganggu pengedaran barang-barang krusial dan menyebabkan kelangkaan pasokan kebutuhan pokok.

Menurut otoritas Bolivia, penutupan jalan di beragam wilayah telah memicu kekurangan makanan dan obat-obatan lantaran pengedaran logistik terhambat.

Ketegangan di lapangan juga terus meningkat. Pada Sabtu, puluhan polisi antihuru-hara nan didukung kendaraan militer menembakkan gas air mata ketika berupaya membuka salah satu blokade jalan di kota San Julian.

AFP melaporkan bahwa para demonstran membalas dengan melempar batu dan membakar ban untuk menghentikan laju abdi negara keamanan.

Hingga kini, militer Bolivia secara resmi hanya menjalankan peran pendukung bagi kepolisian dalam operasi pengamanan demonstrasi. Namun, undang-undang baru tersebut secara signifikan memperluas kewenangan tentara.

Aturan nan baru disahkan memungkinkan personel militer menggunakan kekuatan terhadap para demonstran saat melakukan operasi pembubaran blokade maupun pengamanan wilayah. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga memberikan apa nan disebut sebagai prasangka legalitas bagi tentara nan bekerja dalam situasi konflik.

Dengan ketentuan tersebut, tindakan abdi negara militer bakal dianggap sah secara norma selain terdapat bukti nan menunjukkan sebaliknya.

Kebijakan itu muncul hanya sebulan setelah parlemen Bolivia mencabut undang-undang tahun 2020 nan sebelumnya membatasi penggunaan militer untuk menindak demonstrasi masyarakat. Pemerintahan Paz berdasar langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas dan menjaga kelancaran pengedaran kebutuhan pokok di tengah krisis ekonomi nan tetap berlangsung.

Sejak terpilih sebagai presiden tahun lalu, Paz mengusung agenda ekonomi nan pro-bisnis dan berjanji membawa Bolivia keluar dari krisis ekonomi nan berkepanjangan. Namun beragam kebijakan reformasi nan diterapkan pemerintah justru memicu perlawanan dari sejumlah golongan masyarakat nan merasa terbebani oleh kenaikan biaya hidup.

Di tengah tekanan domestik nan semakin besar, Paz juga memperoleh support terbuka dari Washington.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui koalisi regional nan dikenal sebagai "Perisai Amerika" menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Bolivia dalam menghadapi tindakan protes tersebut.

Kelompok negara personil aliansi itu menilai blokade jalan telah menghalang pengedaran kebutuhan krusial bagi masyarakat Bolivia.

"Kami berdiri berbareng pemerintahan demokratis Paz saat melawan upaya-upaya untuk menyeret Bolivia mundur melalui tindakan sinis nan mencegah pengiriman makanan, obat-obatan, dan pasokan vital lainnya kepada rakyat Bolivia melalui blokade jalan palsu," kata personil aliansi tersebut.

Dukungan tersebut sekaligus menegaskan posisi koalisi nan selama ini mendorong pendekatan lebih keras terhadap beragam persoalan keamanan dan ketertiban di area Amerika Latin.

(luc/luc)

Add