Krisis Memburuk-Demo Ganti Presiden Menggila, Menhan Mengundurkan Diri

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Bolivia makin dalam setelah Menteri Pertahanan Marcelo Salinas mengundurkan diri di tengah gelombang demonstrasi antipemerintah nan telah berjalan selama sebulan. Pengunduran diri tersebut mengguncang pemerintahan Presiden Rodrigo Paz, nan sekarang juga menghadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya.

Dilansir Reuters, dua sumber pemerintah pada Selasa (3/6/2026) mengonfirmasi bahwa Salinas telah meletakkan jabatannya di saat tekanan terhadap pemerintahan Paz terus meningkat. Presiden berpatokan tengah itu baru menjabat sejak November lampau setelah memenangkan pemilu nan mengakhiri nyaris dua dasawarsa pemerintahan golongan kiri di negara Amerika Selatan tersebut.

Aksi protes nan mengguncang Bolivia dipimpin oleh serikat pekerja serta kelompok-kelompok nan loyal kepada mantan Presiden Bolivia, Evo Morales. Mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan penghematan anggaran alias austerity serta mengambil langkah konkret untuk mengatasi melonjaknya biaya hidup masyarakat.

Menurut salah satu sumber pemerintah, Ernesto Justiniano, seorang wakil menteri nan selama ini menangani upaya pemberantasan perdagangan narkotika, telah dipilih untuk menggantikan Marcelo Salinas sebagai Menteri Pertahanan.

Tak hanya di sektor pertahanan, perombakan kabinet juga bersambung di bagian lain. Menteri Pendidikan Beatriz Garcia dilaporkan turut mengundurkan diri pada Selasa malam, menurut media lokal.

Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Rodrigo Paz telah mengumumkan rencana reorganisasi kabinet sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi nan terus meluas.

Dalam perombakan tersebut, Menteri Tenaga Kerja Edgar Morales lebih dulu meninggalkan jabatannya. Menurut laporan media lokal, dia mengundurkan diri lantaran mengaku tidak lagi mempunyai kesamaan pandangan dengan Presiden Paz.

Hingga buletin ini ditulis, instansi kepresidenan Bolivia belum memberikan tanggapan resmi mengenai perubahan terbaru dalam kabinet tersebut.

Krisis bermulai dari tindakan mogok kerja nan dilakukan kalangan pekerja pada Mei. Demonstrasi kemudian berkembang menjadi blokade jalan raya nan memutus akses menuju dua kota utama Bolivia, ialah La Paz dan El Alto, nan secara keseluruhan dihuni sekitar dua juta penduduk.

Blokade tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan transportasi, tetapi juga memberikan akibat ekonomi nan signifikan.

Wali Kota El Alto, Eliser Roca, mengatakan kepada wartawan bahwa kotanya kehilangan sekitar US$6,5 juta setiap hari akibat pemblokiran jalan.

Ia mendesak para demonstran untuk membuka perbincangan dengan pemerintah dan mengingatkan bahwa para pelaku upaya mini menjadi golongan nan paling merasakan dampaknya.

"Banyak family hidup dari hari ke hari ... mereka juga mempunyai kewenangan untuk makan," ujarnya.

Di tengah eskalasi protes, Presiden Paz pekan lampau mulai mengambil langkah menuju deklarasi keadaan darurat nan berpotensi membuka jalan bagi pengerahan militer ke jalan-jalan untuk memulihkan situasi keamanan.

Namun langkah tersebut justru memicu kritik tambahan dari golongan oposisi dan serikat pekerja.

Sekretaris Eksekutif golongan pekerja Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, menilai pemerintah kandas memanfaatkan momentum untuk berbaikan dengan masyarakat nan sebelumnya memberikan support elektoral kepada Paz.

"Pemerintah pusat tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbaikan dengan rakyatnya, dengan 54% masyarakat nan menurut presiden membawanya ke kekuasaan, tetapi sayangnya setelah dia tiba di kekuasaan, dia melupakan pedoman pemilihnya," kata Argollo di hadapan para demonstran nan berkumpul di El Alto.

Dalam tindakan tersebut, para pengunjuk rasa membakar ban di jalan dan kembali menyerukan pengunduran diri Presiden Paz. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak ada rencana bagi presiden untuk mundur.

Menteri Kepresidenan Jose Luis Lupo dalam wawancara dengan Reuters pekan lampau menepis kemungkinan tersebut. Ia menyebut tuntutan agar Paz mengundurkan diri sebagai tindakan nan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Paz naik ke bangku kepresidenan dengan janji membuka Bolivia terhadap investasi swasta asing, terutama di sektor pertambangan, hidrokarbon, litium, dan energi.

Namun ketika mulai memimpin negara, Bolivia justru menghadapi persoalan ekonomi serius berupa kelangkaan bahan bakar dan menipisnya persediaan devisa.

Tekanan ekonomi tersebut menjadi salah satu aspek utama nan memicu ketidakpuasan publik dan memperbesar support terhadap aktivitas protes.

Pada April lalu, Paz juga telah mengganti menteri daya dengan menunjuk Marcelo Blanco, nan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Kelistrikan dan Energi Terbarukan.

(luc/luc)

Add