Krisis Anggaran AS: Trump Dorong Rekonsiliasi Sepihak di Tengah Ancaman Shutdown

Ilustrasi.(Magnific)

SISTEM penganggaran Amerika Serikat sekarang berada di titik nadir. Tugas paling krusial Kongres--menentukan langkah duit rakyat dibelanjakan--telah menjadi medan tempur partisan nan nyaris mustahil ditembus. Sejak 1997, Kongres tercatat belum pernah lagi meloloskan rancangan undang-undang pendanaan tahunan tepat waktu, dan kini, di bawah tekanan Presiden Donald Trump, keretakan dalam sistem tersebut semakin menganga.

Kebuntuan Partisan dan Strategi Jalan Sendiri

Proses pembuatan anggaran nan normal sekarang tersendat oleh kebuntuan politik dan dorongan Presiden Trump agar Partai Republik bergerak sendiri tanpa kompromi dengan Demokrat. Hal ini menakut-nakuti keberlangsungan program publik nan diandalkan jutaan penduduk Amerika serta membahayakan kesehatan fiskal jangka panjang negara.

Maya MacGuineas, Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, menyatakan bahwa lingkungan politik saat ini telah 'teracuni'. Menurutnya, dibutuhkan sekelompok kreator undang-undang nan bersedia mengutamakan pendanaan pemerintah di atas pertikaian politik tahunan.

Penggunaan Jalur Cepat Rekonsiliasi

Pekan ini, Partai Republik meloloskan pendanaan untuk dua lembaga penegakan imigrasi melalui proses 'jalur cepat' yang disebut rekonsiliasi. Mekanisme ini memungkinkan RUU lolos dengan kebanyakan sederhana di kedua kamar, sehingga melewati prosedur filibuster dan mengabaikan peran Demokrat.

Trump sekarang mendesak Partai Republik untuk kembali menggunakan jalur ini guna mengejar prioritas shopping baru, termasuk tambahan biaya pertahanan sebesar US$350 miliar (sekitar Rp5.700 triliun). Langkah ini dinilai mengesampingkan Komite Alokasi nan secara tradisional memegang peran kunci dalam anggaran bipartisan.

Catatan Krisis: Sejak Trump menjabat untuk masa kedudukan keduanya, pemerintah federal mengalami tiga kali shutdown (penutupan sementara) dan tanda-tanda shutdown keempat mulai membayangi menjelang tenggat waktu 30 September.

Ketimpangan Anggaran Militer vs Domestik

Dalam usulan anggaran tahun fiskal mendatang, Trump mengusulkan permintaan nan sangat kontras:

• Dana Militer: US$1,5 triliun (naik 44% dari level tahun 2026).
• Dana Non-Pertahanan: US$660 miliar (turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya).

Senator Patty Murray dari Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal menerima tawaran anggaran perang nan dianggap timpang dan tidak masuk akal tersebut tanpa ada peningkatan sebanding pada shopping domestik.

Sentralisasi Kekuasaan Eksekutif

Selain bentrok di Kongres, pemerintahan Trump juga dituduh mencoba merebut 'kekuatan dompet' (power of the purse) dari legislatif. Administrasi dilaporkan menahan miliaran dolar biaya untuk jasa perumahan berpenghasilan rendah, support pendidikan, dan riset medis nan sebenarnya telah disetujui Kongres.

Upaya sentralisasi kewenangan di bagian pelaksana ini memicu kekhawatiran lintas partai. personil DPR Rosa DeLauro menyatakan bahwa penggunaan rekonsiliasi secara berlebihan mengikis akuntabilitas dan melucuti kekuasaan konstitusional Kongres dalam mengatur pengeluaran negara.

Masa Depan nan tidak Pasti

Meskipun Trump mendesak melalui media sosial agar Partai Republik segera meloloskan Recon 3.0, tantangan besar menanti di Senat. Beberapa politisi Republik, termasuk Senator Susan Collins dan Lisa Murkowski, menyatakan skeptisisme terhadap penggunaan jalur rekonsiliasi untuk menggantikan proses alokasi normal.

Dengan margin bunyi nan sangat tipis di kedua kamar, Partai Republik memerlukan support nyaris bulat dari anggotanya sendiri untuk meloloskan paket anggaran sepihak ini. Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum 30 September, Amerika Serikat dipastikan bakal menghadapi krisis pendanaan baru nan berakibat luas pada stabilitas ekonomi dan jasa publik. (Washington Post/I-2)