KPK Usut Kasus Korupsi Baru soal Pengadaan Jalur Kereta Api di Sumsel

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru mengenai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kasus baru ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan dalam perkara serupa.

"Ini merupakan pengembangan dari investigasi awal nan bermulai dari peristiwa tertangkap tangan. Dimana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per-Mei 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, KPK tetap menggunakan surat perintah investigasi (sprindik) umum dalam pengembangan ini. Sehingga belum ada tersangka nan ditetapkan.

Lebih lanjut, Budi mengatakan interogator sudah mulai melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Ia menyebut pemeriksaan telah dilakukan terhadap Anisah (ANS) selaku Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana. Sementara untuk Farah Dina Eka Syamriati (FD) selaku PNS BTP Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan tetap belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Saksi FD tidak hadir, sampai saat ini Penyidik belum mendapat konfirmasi dari saksi. Saksi ANS datang dan didalami mengenai penyelenggaraan proyek pembangunan jalur kereta di wilayah Sumatera Selatan," tuturnya.

Kemudian pada hari ini, Rabu (3/6),KPK memanggil pegawai Kementerian Perhubungan berinisial JRO sebagai saksi dalam investigasi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA di Sumsel.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JRO selaku aparatur sipil negara pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang," ujar Budi kepada para wartawan di Jakarta, Rabu dikutip dari Antara.

Selain JRO, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Wira Cipta Mandiri Consultant berinisial JLD sebagai saksi.

Budi mengatakan interogator turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua terpidana kasus tersebut, ialah Harno Trimadi dan Zulfikar Fahmi, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya KPK membongkar kasus dugaan korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara (PN) di lingkungan DJKA mengenai Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2018-2022 melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2023 lalu.

Saat itu, KPK sukses menangkap 25 orang, rinciannya 16 orang ditangkap di Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 8 orang di Semarang, dan 1 orang di Surabaya.

Dalam aktivitas tangkap tangan tersebut, KPK juga menemukan dan menyita sejumlah peralatan bukti berupa duit sekitar Rp2,027 miliar, US$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank sejumlah Rp150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2,823 miliar.

(tfq/antara/kid)

Add