KPK OTT 5 ASN BPK, Diduga Terlibat Suap Temuan Pengadaan Smart TV di Muara Enim

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) nan menjaring 5 Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini tetap berangkaian dengan investigasi dugaan suap pengadaan Smart TV di lingkungan Pemkab Muara Enim.

"Lima orang lagi pihak-pihak baru nan kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata ahli bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (10/6).

Budi menjelaskan, para ASN BPK ini diamankan lantaran diduga menerima suap. Suap ini diduga mengenai temuan BPK dalam pengadaan Smart TV di Muara Enim.

"Untuk tangkap tangan kali ini berangkaian dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Budi.

"Dugaan pemberian ini berangkaian dengan temuan BPK dalam pengadaan salah satunya adalah Smart TV nan kemarin sudah kita jelaskan dalam bangunan perkara Muara Enim," lanjutnya

Budi menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan pembeberan dan memutuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan. Sosok tersangkanya bakal diumumkan segera.

"Selanjutnya interogator bakal menetapkan pihak-pihak nan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan," ungkap dia.

Belum ada keterangan dari pihak BPK mengenai OTT KPK ini.

Kasus Bupati Muara Enim

Sebelumnya, KPK menggelar OTT nan menjaring Bupati Muara Enim, Edison. Dalam OTT ini, ada 4 tersangka nan dijerat, selain Edison, ada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi nan merupakan keponakan bupati; dan Cory Erin Hardi nan bertindak sebagai marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membeberkan bahwa Edison memerintahkan bawahannya untuk menarik duit dari para rekanan swasta.

"ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030 juga diduga menerima setoran duit dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim. Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja," ujar Taufik dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6).

Taufik menjelaskan, pengumpulan biaya tersebut salah satunya mengalir melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, Abi Nurwardani, saat berjumpa dengan pihak swasta di Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima sejumlah duit tunai sebesar Rp 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga mengenai pengadaan-pengadaan nan dilakukan di Dinas Pendidikan sebelumnya," ungkapnya.

KPK menegaskan bahwa aliran biaya dari rekanan swasta ini mempunyai kesepakatan terselubung untuk mengunci proyek-proyek di Pemkab Muara Enim ke depan.

"Selain itu, di kembali pemberian tersebut ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah wilayah sehingga mereka dapat dimenangkan kembali di proyek-proyek berikutnya," kata Taufik.

Untuk menyamarkan transaksi, para pelaku menggunakan modus buka-tutup rekening nominee (pinjam nama). Uang nan terkumpul kemudian dibagi-bagi secara sistematis kepada sejumlah oknum pejabat.

"ABN juga diduga mendistribusikan aliran duit dengan persentase tertentu ialah sebesar 5% untuk Bupati, sebesar 3% untuk Kepala Dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan Bendahara," pungkasnya.

Dalam perkara ini, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka ialah Bupati Muara Enim Edison, Sekdis Disdikbud Abi Nurwardani, orang kepercayaan bupati Adi Triyadi, dan marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi. Tim interogator campuran menyita peralatan bukti berupa duit tunai Rupiah, mata duit asing (Dolar AS dan Riyal), serta saldo di sejumlah rekening nominee dengan nilai total mencapai kurang lebih Rp 1,9 miliar.