KPK Minta Warga Laporkan Jika Ada Penyalahgunaan Proyek Pemprov DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat ikut mengawasi proyek pembangunan nan dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Warga dipersilakan membikin laporan jika menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan proyek.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat menghadiri aktivitas On-Ground Activation Integrity Fun Walk dan Integrity Booth bertema “5 Abad Kota Global: Birokrasi Bersih, Hadir Melayani" dalam rangka Kampanye Antikorupsi Serentak 2026 di area CFD Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (16/8).

“Kami juga bakal mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada nan disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan,” kata Johanis kepada wartawan.

Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah maupun KPK. Masyarakat juga perlu terlibat aktif lantaran pembangunan nan dilakukan Pemprov DKI menggunakan anggaran nan berasal dari rakyat.

“Oleh lantaran itu, kami minta support semua masyarakat nan ada agar setiap ada aktivitas pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami,” ujarnya.

Johanis mengatakan laporan dari masyarakat nantinya dapat dikoordinasikan KPK dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan.

“Untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku nan menyalahgunakan kewenangan nan ada padanya. Termasuk tentunya menyalahgunakan duit rakyat, khususnya duit rakyat dari Pemerintah DKI,” tuturnya.

Menurut Johanis, masyarakat mempunyai peran krusial dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Sebab, biaya nan digunakan dalam pembangunan Pemprov DKI pada dasarnya berasal dari masyarakat.

“Karena apa nan dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya berasal juga dari rakyat nan ada di Provinsi DKI,” katanya.

Pramono Sebut Selalu Koordinasi dengan KPK

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan datang di aktivitas tersebut, mengatakan Pemprov DKI selama ini terus melakukan koordinasi dengan KPK dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk aktivitas nan mempunyai akibat dan nilai besar.

Pramono mengaku selalu meminta jejeran Balai Kota untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

“Sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jejeran Balai Kota dalam setiap aktivitas nan berisiko dan berbobot untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono.

Ia mengatakan kampanye antikorupsi nan digelar di CFD tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta nan terdiri dari ASN DKI Jakarta, BUMD, KPK, RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, hingga Jumantik.

Dalam aktivitas itu, Pemprov DKI juga menyediakan sejumlah pelayanan cuma-cuma bagi masyarakat, di antaranya jasa Dukcapil, kesehatan, dan Bapenda.

“Dan sekarang ini nyaris semua pengurusan di Jakarta nan menyangkut masyarakat nyaris semuanya gratis,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, dia berambisi aktivitas berbareng KPK tersebut dapat memperkuat integritas jejeran birokrasi Pemprov DKI.

“Terutama bagi birokrasi nan ada di Balai Kota dan juga seluruh jejeran OPD. Dan kami tahu perihal nan menjadi utama berbareng KPK adalah menyangkut integritas,” pungkasnya.