KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Dua Kali Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji argumen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid nan dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Penyidik KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Namun, dia tidak datang lantaran mempunyai agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali tidak datang dengan argumen sedang berada di luar negeri.

"Terkait panggilan, ya tentunya terakhir sudah kami sampaikan bahwa itu bakal dievaluasi oleh tim interogator seperti apa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat (23/10/2026).

Taufik menjelaskan bahwa pemanggilan saksi dilakukan melalui dua kali surat panggilan. Hal itu tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Menurut Taufik, panggilan kedua dapat dilayangkan oleh interogator KPK jika argumen ketidakhadiran pada panggilan pertama dinilai tidak patut dan wajar

"Sehingga memang itu subjektivitas dari interogator untuk menentukan apakah alasannya patut dan wajar. Nah, sehingga saat ini tetap dievaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan interogator dan bangunan perkaranya seperti apa," terang Taufik.

Saat ini, kata Taufik, proses investigasi tetap melangkah dan tim interogator sejatinya tak hanya berfokus pada satu saksi saja dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan mengenai perkara dugaan suap pengurusan sertifikat kewenangan guna gedung (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BNPN.

"Karena banyak fakta-fakta dan sebagaimana disebutkan di awal, perkara ini kan banyak klasternya. Jadi beberapa memang sedang didalami," jelas Taufik.

"Sehingga interogator dengan waktu nan ada tidak hanya berfokus kepada satu alias dua orang saksi begitu, sehingga seluruh bangunan mesti kudu dibuktikan. Tentunya kelak kita bakal lihat kebutuhan interogator seperti apa untuk rencana berikutnya," imbuhnya.