KPK: Dugaan Pidana Silmy Karim Saat Jabat Dirjen Imigrasi 2023-2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan tindak pidana nan dilakukan Wakil Menteri Silmy Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.

Silmy dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan berakhir pada 21 Oktober 2024, seiring pelantikannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).

"Dirjen Imigrasi 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya saat dikonfirmasi tempus alias waktu tindak pidana terjadi, Rabu (3/6) malam.

Budi belum bisa menyampaikan info perihal Pasal nan bakal digunakan terhadap para pihak nan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada 2 hingga 3 Juni 2026.

"Terkait dengan bangunan sangkaan Pasalnya kelak kita tunggu lantaran malam ini tetap bakal dilakukan pembeberan (gelar perkara). Apakah kelak sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, alias penerimaan lainnya, kelak kita sama-sama tunggu ya. Nanti kami bakal update," ucap Budi.

KPK mendapat info terakhir perihal keberadaan Silmy di Jakarta, dan meminta nan berkepentingan kooperatif menyerahkan diri.

"Kami juga mengimbau agar nan berkepentingan bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ucap Budi.

KPK menangkap total 17 orang dalam OTT ini. Delapan orang merupakan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sembilan lainnya adalah pihak swasta.

"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN (penyelenggara negara) diamankan di wilayah Jawa Barat nan merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," tutur Budi.

Selain itu, tim penindakan KPK turut mengamankan sejumlah peralatan bukti dalam operasi senyap nan berjalan pada 2-3 Juni 2026. Seperti 7 mobil, 15 motor, 11 sepeda, valas, serta logam mulia emas.

"Malam ini KPK kemudian bakal melakukan pembeberan (gelar perkara) untuk menetapkan status norma pihak-pihak nan diamankan. Jadi, kita sama-sama tunggu kelak pihak-pihak siapa saja nan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi.

OTT ini berangkaian dengan pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia.

(ryn/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]