Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp 15 Juta hingga Rp 30 Juta

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan support perbaikan rumah bagi penduduk terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban terdampak gempa NTT tersebut bakal mendapatkan support perbaikan rumah Rp 15 juta hingga Rp 30 juta.

Bantuan tersebut disiapkan berasas tingkat kerusakan rumah, ialah rusak sedang hingga rusak berat. Bantuan tersebut bakal diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi selesai dilakukan secara jeli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan skema support perbaikan rumah bagi penduduk terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB bakal memberikan support sebesar Rp 15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan support sebesar Rp 30 juta.

"Rusak ringan bakal menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan nan rusak berat misal rumahnya hancur bakal dibangunkan kediaman sementara untuk tempat tinggal sembari menunggu kediaman permanen, kediaman tetap dibangun alias diberikan biaya tunggu hunian," kata Suharyanto, saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada, dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Sementara itu, bagi masyarakat nan rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan skema support pembangunan kediaman tetap (huntap). Namun, sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan support tempat tinggal sementara bagi penduduk nan rumahnya rusak berat melalui biaya tunggu kediaman (DTH) sebesar Rp 600 ribu alias kediaman sementara (huntara).

Masyarakat nan rumahnya masuk kategori rusak berat nantinya dapat memilih salah satu dari dua pengganti tersebut, ialah menerima DTH nan penggunaannya diperuntukkan untuk menyewa rumah alias menempati huntara sebagai tempat tinggal sementara. Skema ini disiapkan untuk memastikan penduduk tetap mempunyai tempat tinggal nan layak selama menunggu proses pembangunan kediaman tetap.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan, seluruh support tersebut baru dapat direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap tingkat kerusakan rumah dilakukan secara menyeluruh. Pendataan dilakukan untuk memastikan support tepat sasaran, sekaligus menghindari adanya info dobel maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan.

Oleh lantaran itu, Suharyanto meminta organisasi perangkat wilayah (OPD) memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi rumah penduduk terdampak. Kerjasama pendataan antara pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh unsur mengenai diperlukan agar proses tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mempercepat proses penanganan, Kepala BNPB juga meminta agar setiap kabupaten/kota terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. Satgas tersebut dapat dibentuk oleh bupati/wali kota dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga koordinasi penanganan, termasuk pendataan kerusakan rumah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dapat dilakukan secara terpadu.

"Pendataan kudu menjadi perhatian bersama. Kita mau memastikan masyarakat nan terdampak mendapatkan support sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di wilayah sangat krusial agar proses ini melangkah cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Suharyanto.

BNPB berbareng pemerintah wilayah bakal terus melakukan pemantauan dan pertimbangan terhadap perkembangan penanganan pascagempa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyiapan solusi tempat tinggal bagi penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan.

(yld/whn)