Koperasi Desa Merah Putih bakal Sediakan Layanan Kesehatan

ilustrasi(Antara)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bentuk kemauan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan jasa kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Guna mendukung inisiatif tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan langkah strategis dengan menyederhanakan beragam patokan operasional.

“Kementerian Kesehatan sudah memudahkan regulasi-regulasi agar KDMP ini kelak bisa segera beraksi di level desa,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi KDKMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7).

Budi menjelaskan, kemudahan izin ini juga mencakup akses bagi KDKMP untuk menjalin kerja sama dengan toko obat maupun klinik di wilayah perkotaan. Hal ini bermaksud agar pengedaran jasa dan produk kesehatan dapat mengalir lancar hingga ke pelosok desa.

Integrasi Layanan Komplementer

Lebih lanjut, Menkes berambisi KDMP dapat bersinergi dengan prasarana kesehatan nan sudah ada. Saat ini, terdapat sekitar 85.000 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di bawah naungan Kementerian Desa serta sekitar 60.000 Puskesmas Pembantu (Pustu) di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Budi, koordinasi antarlembaga ini sangat krusial agar jasa kesehatan nan diberikan berkarakter komplementer alias saling melengkapi.

“Layanan kesehatan nan diberikan oleh Poskesdes dan Puskesmas Pembantu di level desa sifatnya cuma-cuma lantaran pembiayaannya berasal dari BPJS dan anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih dalam sektor kesehatan terletak pada integrasi sistem. Penyatuan jasa antara KDKMP dengan jejaring Poskesdes dan Pustu di 85.000 desa dan kelurahan diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan kesehatan nasional di masa depan.

“Ke depannya kita memandang bahwa kesuksesan dari Koperasi Merah Putih untuk memberikan jasa kesehatan ini adalah gimana kita bisa mengintegrasikan dengan jasa nan dimiliki oleh kementerian terkait,” pungkas Budi.