Kongres Bahasa Daerah 2026 Rekomendasikan RUU Bahasa Daerah Masuk Prolegnas

Tim Perumus KBD 2026, Obing Katubi.(MI/Despian Nurhidayat)

KONGRES Bahasa Daerah (KBD) 2026 resmi merekomendasikan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat payung norma perlindungan dan pelestarian kekayaan bahasa wilayah di seluruh Indonesia.

Rekomendasi tersebut dirumuskan berasas pokok pikiran peserta dari beragam provinsi sebagai injakan bagi pemerintah pusat dan daerah. Tim Perumus KBD 2026, Obing Katubi, menjelaskan bahwa hasil kongres mencakup tiga pilar utama: izin dan implementasi, pewarisan dan pembelajaran, serta sinergi kemitraan kolaboratif.

“Sebagai corak komitmen nasional dalam menjaga bahasa wilayah sebagai kekayaan bangsa, kami merekomendasikan langkah strategis nan komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Obing saat penutupan kongres di Jayapura, Papua, Rabu (21/10).

Pada pilar regulasi, kongres mendorong percepatan penyusunan patokan wilayah serta pendirian balai alias instansi bahasa di setiap provinsi. Sementara pada aspek pembelajaran, direkomendasikan agar bahasa wilayah ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib dalam kurikulum nasional serta kampanye penggunaan bahasa di lingkungan keluarga.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa, Dora Amalia, menekankan bahwa keberhasilan kongres ini bakal diukur dari penerapan nyata di lapangan. Menurutnya, perlindungan bahasa wilayah memerlukan perencanaan berbasis kondisi riil dan support sumber daya nan kuat.

“Keberhasilan kongres pada akhirnya bakal diukur dari sejauh mana rekomendasi ini ditindaklanjuti menjadi kebijakan, program, dan perubahan nyata bagi masyarakat penutur,” tegas Dora.

Selain penguatan regulasi, kongres juga menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk melibatkan generasi muda dalam pengarsipan dan pengembangan bahasa. Badan Bahasa sekarang mendorong penyelarasan kebijakan antara pusat dan wilayah serta penguatan koordinasi anggaran untuk memastikan rekomendasi KBD 2026 melangkah efektif. (Z-10)