Konflik Lahan Jadi Sorotan Buruh, DPR Bakal Bentuk Command Center

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia — Isu reforma agraria menjadi sorotan dalam pertemuan pekerja dengan ketua DPR RI saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026. Tak hanya soal bayaran dan PHK, massa juga menyoroti bentrok lahan nan dinilai semakin berakibat luas pada kehidupan buruh, petani, hingga masyarakat adat.

Perwakilan aktivitas agraria menilai persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan penguasaan tanah. Ketika lahan dikuasai segelintir pihak, dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan pekerja di beragam sektor.

Hal ini disampaikan Dewi Kartika dari aliansi reforma agraria. Ia menegaskan hubungan antara tanah dan tenaga kerja sangat erat, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

"Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, nan terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap petani dan buruh," ujar Dewi dihadapan ketua DPR RI di DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dewi juga mencontohkan kasus terbaru penertiban area rimba di Sumatra Utara nan berakibat pada ribuan buruh. Sekitar 6.000 pekerja harian lepas disebut kehilangan sumber penghidupan setelah konsesi dihentikan.

Ia menilai, lahan hasil penertiban semestinya tidak hanya dikembalikan ke negara, tetapi juga didistribusikan kepada masyarakat budaya dan pekerja nan selama ini menggantungkan hidup di sana.

Selain itu, persoalan kediaman pekerja juga disorot. Banyak pekerja, terutama di sektor industri seperti di Jambi, tetap tinggal di permukiman nan jauh dari standar layak.

Dewi bilang, program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah semestinya terintegrasi dengan reforma agraria, bukan sekadar skema angsuran murah. Ia juga mengungkap info kekerasan dalam bentrok agraria nan tetap terjadi.

Sejak Desember 2025 hingga April 2026, tercatat 22 petani dan masyarakat budaya ditembak, 272 orang mengalami penganiayaan, dan sekitar 450 orang ditangkap saat mempertahankan lahannya.

"Artinya, sejak pansus dibentuk, kami tetap menunggu perubahan nyata," katanya.

Menanggapi perihal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui tetap banyak persoalan di lapangan, termasuk bentrok antara masyarakat dengan perusahaan maupun di area hutan.

Dia mengatakan DPR bakal memperkuat Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan membentuk command center berbareng Komisi III DPR untuk mempercepat respons terhadap konflik.

"Kalau kita dapat info lebih cepat, kita bisa lakukan mitigasi," ujar Dasco.

Selain itu, DPR juga tengah menginventarisasi desa-desa nan berada di area hutan, nan selama ini membikin masyarakat kehilangan akses terhadap kewenangan dasar. Ke depan, Dasco bilang, DPR juga bakal konsentrasi pada penyelesaian bentrok agraria nan berkarakter komunal, seperti sengketa antara masyarakat dengan korporasi alias antar golongan masyarakat.

"DPR menargetkan pembahasan reforma agraria bakal dipercepat pada masa sidang berikutnya, sekaligus membuka ruang perbincangan lanjutan dengan pekerja dan masyarakat sipil," kata Dasco.

(mkh/mkh)

Add