Komisi XIII DPR Tak Terima Usulan Anggaran Menteri HAM: Harus Detail Pak

Jakarta -

Komisi XIII DPR rapat kerja mengenai anggaran dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Anggaran nan diusulkan Pigai ditolak Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya tidak menerima anggaran nan diusulkan Menteri Pigai. Ia meminta Pigai memperbaiki usulan tersebut.

"Jadi ibu bapak semua dengan segala hormat kita rapat berikutnya kita tak ada konklusi hari ini, kita terima KemenHAM setelah perbaiki anggarannya. Gitu ya," kata Willy saat rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Willy berdasar usulan anggaran nan disampaikan Pigai terkesan lebih besar pasak daripada tiang. Selain itu, dia menyebut program nan hendak dilakukan Kementerian HAM juga tidak jelas.

"Jadi kami belum bisa beri persetujuan dan kita pending rapat ini, lantaran ini lebih besar pasak daripada tiang, kemudian kudu ada clear order. Apa sih tadi ini kan bukan kementerian teknis, jadi mereka tidak beri direct services tapi services seperti apa nan kudu clear," ucap dia.

Willy mengatakan Pigai menyusun anggaran secara gelondongan. Ia menegaskan anggaran kudu disusun secara perincian dan terukur.

"Kami minta ini kudu perincian Pak, jika tidak perincian tidak bisa Pak, jika gelondongan begini variabelnya tadi tak terukur. Benar HAM itu intangible, tapi instrumen tangible, program kudu tangible, jika nggak ya nggak mungkin. Ini kan cari kucing hitam di bilik nan gelap, tidak bisa seperti itu, jika jadi science kudu terukur," tegas Willy.

"Jadi kami dengan segala hormat Pak Menteri untuk kemudian kita pending rapat ini, kita rapat lagi untuk refocusing dan restrukturisasi perbaikan anggarannya," lanjut dia.

Respons Pigai

Pigai lantas merespons penolakan tersebut. Ia menerima semua masukan dari para personil Komisi XIII DPR.

"Iya saya sendiri semua masukan itu sangat berkualitas, objektif, imparsial, jadi tadi saya sudah mendengar sampai pada ini nyaris 1,5 tahun ya, 1 tahun 7 bulan kami corak kementerian baru ini. Kami sampai sekarang perlu, merasa belum memberikan pelayanan nan maksimal," tutur Pigai.

Namun demikian, dia mengatakan, terlepas dari pelayanan nan tak maksimal, kementeriannya selalu jadi sumber pemberitaan. Karena itu menurutnya tetap ada nilai plus dari kementeriannya.

"Tapi kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian nan ada di buletin nasional, ini kudu akui juga, saya tidak pernah datang podcast, wawancara, tapi semua itu hasil real di lapangan, wartawan ahli tidak mungkin asal muat. Salah satu kementerian nan ada di buletin nasional," tuturnya.

(maa/azh)