Komisi X Minta Mendikdasmen Tegur Sekolah Terdampak Abu Anak Krakatau Tak PJJ

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegur sekolah nan tidak menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meski berada di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menurutnya, keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh penduduk sekolah kudu menjadi prioritas.

“Ya, tentu kami mendorong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menegur. Kemudian nan kedua, tentu kudu menanyakan alasannya apa. Dan memang rupanya sekolah tersebut jauh dari paparan abu vulkanik, ya silakan saja,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Namun, dia menegaskan sekolah nan berada di wilayah terdampak abu vulkanik semestinya tetap menjalankan PJJ. Komisi X meminta Kemendikdasmen memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh sekolah-sekolah nan berada di wilayah terdampak.

“Tapi jika sekolah tersebut daerahnya termasuk nan terdampak abu vulkanik, maka kami di Komisi X meminta kepada Mendikdasmen untuk wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Lalu menjelaskan, keputusan penyelenggaraan PJJ diambil setelah Komisi X berkoordinasi dengan Kemendikdasmen menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau. Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ diterapkan bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK.

“Nah, kemarin sudah diputuskan untuk DKI Jakarta itu semua sekolah, mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA dan SMK, mulai hari ini dan besok sembari memandang perkembangan nan terjadi, itu dilaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Kemudian Banten juga demikian, Lampung juga demikian,” tuturnya.

Menurut Lalu, kebijakan PJJ tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan siswa, guru, dan family besar sekolah di tengah potensi akibat abu vulkanik. Dia meminta sekolah tidak memaksakan aktivitas belajar tatap muka selama kondisi belum aman.

“Nah, harapannya adalah itu keselamatan, kesehatan seluruh siswa-siswi dan pembimbing beserta seluruh family besar sekolah menjadi prioritas utama. Ini nan kami tekankan,” kata Lalu.

“Jangan memaksakan ketika Anak Krakatau ini tetap aktif, maupun di gunung-gunung nan hari ini aktif, termasuk nan ada di NTT. Jadi tidak hanya di wilayah nan terdampak oleh Anak Krakatau, di NTT juga rekan-rekan tetap memonitor posisi. Kemarin juga Gunung Semeru juga aktif. Nah, di wilayah sekitaran Semeru juga kami minta Dikdasmen untuk memonitoring terus,” sambungnya.

Dia kembali menegaskan keselamatan penduduk sekolah kudu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat dilakukan alias tidak.

“Pada prinsipnya, keselamatan dan kesehatan siswa-siswi dan seluruh family besar sekolah, itu nan menjadi konsentrasi dan prioritas utama,” ujarnya.

Lalu juga membuka kemungkinan penyelenggaraan PJJ diperpanjang andaikan kondisi belum kembali normal.

“Ya, tentu kami berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, ya. Kami meminta juga kepada Mendikdasmen untuk berkoordinasi dan memantau terus pergerakan dan situasi seperti ini. Kalau sekiranya memang tetap belum normal, jangan untuk dipaksakan masuk pembelajaran tatap muka,” kata Lalu.

Dia menekankan kebijakan PJJ tidak boleh semata-mata dilihat sebagai penghentian aktivitas belajar mengajar.

Menurutnya, PJJ justru menjadi pengganti agar siswa tetap memperoleh pembelajaran ketika kondisi belum memungkinkan untuk sekolah secara tatap muka.

“Yang krusial itu tadi, garis besarnya adalah kesehatan dan keselamatan siswa-siswi, keselamatan guru-guru, keselamatan seluruh family besar sekolah menjadi prioritas utama. PJJ bukan berfaedah tidak belajar. PJJ juga bisa dilaksanakan dan itu sangat efektif sekali,” tuturnya.

Lalu juga mengimbau sekolah, pemerintah daerah, serta orang tua untuk memperhatikan situasi dan kondisi nan berkembang akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dia berambisi kondisi segera pulih sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali melangkah normal.

“Ya, tentu pada sekolah-sekolah, mari kita lihat berbareng situasi dan kondisi nan terjadi saat ini. Dan moga-moga ini segera pulih kembali seperti semula, agar situasinya kembali normal,” katanya.

Dia meminta sekolah mengikuti petunjuk PJJ andaikan kebijakan tersebut telah ditetapkan pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Kemudian kepada pihak sekolah, jika instruksinya PJJ kemudian pemerintah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Lalu.

Menurutnya, kondisi musibah nan terjadi di sejumlah wilayah tidak semestinya membikin proses belajar mengajar terhenti. PJJ dapat menjadi solusi agar aktivitas pendidikan tetap berjalan sembari menunggu kondisi kembali aman.

“Jangan sampai hanya gara-gara musibah nan terus menimpa negeri kita, daerah-daerah kita, proses belajar mengajar bisa terhenti,” tegasnya.

“PJJ merupakan salah satu pengganti agar proses belajar mengajar ini tidak terhenti, belajar mengajar ini melangkah dengan baik, sehingga anak-anak kita tetap bisa menimba pengetahuan walaupun melalui pembelajaran PJJ,” lanjut dia.

Lalu mengatakan, Indonesia telah mempunyai pengalaman menerapkan PJJ saat pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal bagi sekolah untuk tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar meski tidak dilakukan secara tatap muka.

“Kita sudah punya pengalaman di COVID kemarin dan alhamdulillah tidak ada nomor keterlambatan di dalam proses belajar mengajar tersebut,” pungkasnya.