Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Roadmap Transisi Pendanaan MBG Usai Putusan MK

Siswa Sedang Bawa MBG/Foto: ist

JAKARTA– Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan adanya perencanaan fiskal nan matang agar penyelenggaraan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengurangi kualitas jasa pendidikan maupun keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan,  pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik tidak boleh dipertentangkan. Keduanya merupakan dua pilar krusial dalam membangun sumber daya manusia Indonesia nan unggul.

"Jangan sampai muncul narasi seolah-olah kudu memilih salah satu. Pendidikan nan berbobot memerlukan anak-anak nan sehat dan bergizi, sementara program gizi nan baik juga kudu melangkah beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan," kata Kurniasih dikutip Minggu (2/8/2026).

Dia memastikan, Komisi X DPR RI bakal mengawal proses penyusunan APBN pada tahun-tahun mendatang agar petunjuk konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga, sekaligus memastikan ada skema pendanaan MBG nan berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

"Perlu hadirnya sebuah roadmap penerapan putusan MK sehingga transisi menuju skema pendanaan baru dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu jasa kepada masyarakat. Kepastian kebijakan bakal memberikan rasa tenang bagi bumi pendidikan maupun penyelenggaraan MBG," ujarnya.

Legislator PKS itu menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah menghadirkan kebijakan publik nan saling menguatkan.