Komisi VIII soal Karhutla: Malaysia-Singapura Punya Kebun di Indonesia

Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang merespons mengenai asap kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan sampai ke wilayah Malaysia dan Singapura. Dia meminta negara tetangga ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia lantaran mereka mempunyai kebun sawit di sini.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya lantaran luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Marwan mengingatkan Malaysia dan Singapura juga mempunyai aktivitas perkebunan di Indonesia. Sebab itu, dia meminta negara-negara tersebut ikut terlibat dalam upaya pencegahan karhutla.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per-orang, gitu," ujarnya.

Marwan menilai negara-negara tersebut juga mempunyai peran dalam mencegah munculnya kebakaran rimba dan lahan di Indonesia. Sebab itu, dia meminta negara tetangga untuk tak hanya memprotes.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran rimba ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Sebelumnya, kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan tak hanya menimbulkan persoalan di dalam negeri. Asap akibat karhutla nan terjadi berpotensi meluas hingga mengganggu kualitas udara di negara tetangga.

Dilansir Bernama, Kamis (20/8) Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) mengatakan 108 sekolah di wilayah Serian, Serawak, Malaysia ditutup sementara. Indeks Pencemaran Udara (API) di area itu melampaui periode pemisah polusi.

Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) pun diterapkan. Pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, nan berada di bawah yurisdiksi kepala Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak bakal segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.

(zap/gbr)