Komisi IX: Libur Sekolah Bisa Jadi Momentum Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai momentum libur sekolah nan bakal datang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.

Menurutnya, pertimbangan tersebut krusial dilakukan menyusul munculnya beragam persoalan dalam penyelenggaraan program, termasuk dugaan pemborosan anggaran akibat praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Charles mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai pemborosan hingga Rp 1 triliun per bulan kudu menjadi perhatian serius seluruh pihak nan terlibat dalam penyelenggaraan program MBG.

“Saya kira pernyataan Pak Zulhas kudu menjadi sirine serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar,” ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (13/6).

Menurut Charles, pemerintah perlu memanfaatkan jarak aktivitas belajar mengajar saat libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan pertimbangan terhadap program secara menyeluruh.

“Menurut saya, momentum libur sekolah nan bakal datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara penyelenggaraan program MBG sembari dilakukan pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi ini krusial agar pemerintah bisa memandang secara objektif apa saja nan sudah melangkah baik dan apa nan perlu diperbaiki,” katanya.

Ia menilai pertimbangan tersebut kudu dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek administratif.

Charles mendorong pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG nan saat ini beroperasi. Audit tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar nan telah ditetapkan dan bisa memberikan jasa nan kondusif bagi para penerima manfaat.

“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG nan beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya. Dapur-dapur nan terbukti tidak memenuhi standar alias sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi kudu ditutup secara permanen,” jelas Charles.

Menurutnya, langkah tegas perlu diterapkan terhadap dapur nan terbukti melanggar standar alias berulang kali menimbulkan persoalan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas program sekaligus melindungi keselamatan penerima manfaat.

Charles mengingatkan aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan program MBG. Ia menyoroti tingginya jumlah kasus keracunan nan terjadi selama program melangkah dan meminta pemerintah menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama.

“Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam penyelenggaraan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas jasa kudu menjadi prioritas utama,” tutur Charles.

Selain memastikan keamanan pangan, Charles juga menilai pemerintah perlu mengubah langkah mengukur keberhasilan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran nan terserap alias jumlah penerima faedah nan tercatat.

“Ke depan, parameter keberhasilan program MBG jangan hanya diukur dari berapa banyak penerima faedah alias berapa besar anggaran nan dibelanjakan. nan lebih krusial adalah apakah program ini betul-betul sukses memperbaiki status gizi anak-anak nan membutuhkan, kondusif dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” ungkap Charles.

Ia menegaskan tujuan utama program kudu tetap berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Charles kembali menekankan pentingnya memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momentum pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.

“Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai lantaran mengejar sasaran kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan duit negara,” tutur Charles.

“Program nan baik adalah program nan betul-betul memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan nomor penerima faedah nan besar,” tambah dia.

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap akibat dari praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Dari praktik tersebut, terdapat pembengkakan jumlah SPPG hingga 6.000 titik lebih.

Dengan pembengkakan tersebut, Zulhas berasas laporan dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan total pemborosan nan terjadi hingga Rp 1 triliun per bulan.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, nan semestinya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas usai rapat mengenai MBG di di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Kamis (11/6).

“Laporan Bu Nanik barusan jika Rp 6.877 penambahan, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun pemborosan. Berarti jika satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun,” lanjutnya.

Selain itu, Zulhas juga menemukan adanya pembengkakan SPPG alias dapur MBG di wilayah 3T. Menurutnya, dari awalnya pendataan mencatat 2.000 titik lampau membengkak menjadi 8.617 titik. Adapun 6.138 titik di antara SPPG wilayah 3T tersebut sudah mempunyai SK dari BGN.

Dengan adanya beragam temuan tersebut, Zulhas memutuskan untuk melakukan penataan kembali terhadap penyelenggaraan program MBG dalam satu bulan ke depan.