Komisi IX DPR Minta Audit 13 Ribu Titik SPPG Bikin Boros Rp 1 T/Bulan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta pemerintah melakukan audit 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan membikin royal anggaran Rp 1 triliun setiap bulannya. Ia meminta ada investigasi mengenai temuan itu.

"Pertama, jika terdapat kejanggalan alias penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Yahya mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) mesti berhati-hati melakukan pembayaran SPPG. Ia meyebut jika terbukti melanggar maka 13 ribu titik SPPG itu kudu diberi sanksi.

"Kedua, BGN kudu berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran kudu sesuai dengan pengeluaran nan dilakukan oleh setiap dapur," ujar Yahya.

"Ketiga, jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan hukuman seperti pemberhentian sementara," tambahnya.

Legislator Golkar ini meminta ada pertimbangan secara menyeluruh mengenai tata kelola MBG. Ia menyebut peristiwa nan belakangan ini terjadi di BGN kudu menjadi momentum untuk berbenah.

"Keempat, perlu dilakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap tata kelola mbg, dilakukan pertimbangan secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai patokan nan berlaku," kata Yahya.

"Kelima, ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan nan ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar alias pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN kudu konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," tambahnya.

Pernyataan Zulhas

Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan 13 ribu lebih titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka itu campuran dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.

Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini mengenai kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, diproyeksikan awal ada 21 ribu dapur, namun info terbaru terdapat 27.877 titik.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. nan semestinya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).

Dia mengatakan ada rencana 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.

"Nah, nan nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita nan utama lantaran memang tertinggal, ialah 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.

Zulhas mengungkap kelebihan pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.

"Kalau lapak 6.877 penambahan, jika Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada alias 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti jika 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini nan yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.

(dwr/azh)