Komisi IX DPR Bakal Panggil BGN Buntut Pengadaan Motor Listrik Kepala SPPG

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik nan dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Charles menilai ada masalah dalam pengadaan itu jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.

"Kalau betul pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lampau tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga nan merasa bisa melangkah di luar sistem anggaran nan sah," kata Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Charles mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai pemborosan nan serius. Dia meminta BGN berakhir melakukan bagi-bagi proyek dari program MBG.

"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan nan serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik nan urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.

Dia meminta BGN konsentrasi untuk memperbaiki gizi anak. Dia menganggap pembelian motor listrik mengada-ada.

"Fokus utama kudu pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan nan berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan nan kuat dan transparan mengenai dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan nan tidak tepat dan kudu dihentikan," ujar dia.

Pernyataan Kepala BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana telah buka bunyi mengenai video viral nan menampilkan ribuan motor listrik berlogo BGN nan dinarasikan motor untuk SPPG di Jawa Barat. Dalam video viral itu terlihat deretan motor listrik berada di sebuah penyimpanan besar. Pembuat konten mengatakan jumlah motor ada 70 ribu dan dialokasikan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.

Terlihat juga momen ketika belasan motor itu di atas truk. Motor itu ditempeli stiker bertulis 'Badan Gizi Nasional Republik Indonesia'.

Dadan menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam siaran pers, Selasa (7/4).

Dadan menyebut motor itu hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan nan telah tersedia tetap kudu melalui proses manajemen sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

Dia mengatakan proses realisasi pengadaan motor secara berjenjang dimulai pada Desember 2025. Dia menepis jumlah motor tersebut mencapai 70 ribu unit.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 riibu unit nan dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Purbaya Ngaku Pernah Tolak Pengadaan Motor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga merespons video viral nan menunjukkan puluhan ribu motor listrik berlogo BGN. Purbaya mengaku belum mengetahui perincian info tersebut dan bakal mengecek lebih lanjut.

Purbaya menyebut pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program MBG sempat dilakukan tahun lalu. Purbaya mengaku tidak menyetujuinya dan menolak pengajuan tersebut.

"Tahun lampau sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer nan terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya bakal lihat lagi seperti apa. Ini rumor ya? Saya cek lagi," kata Purbaya dalam obrolan media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Purbaya menilai anggaran untuk MBG semestinya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Dia menyebut mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor.

Saksikan Live DetikPagi:

Simak Video 'Harga Motor Listrik Buat Operasional MBG Bikin Kaget!':

(maa/haf)