Komisi III: Era Prabowo, Pemberantasan Korupsi-Tambang Ilegal Banyak Kemajuan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, penanganan persoalan korupsi, termasuk juga tambang ilegal, menunjukkan banyak kemajuan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kemajuan tersebut juga sudah terlihat dari apa nan disampaikan oleh Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR.

"Iya tadi Panglima TNI dan Pak Kapolri ya, dua lembaga tersebut diminta untuk mengusut tuntas, termasuk terhadap oknum-oknum dari dua lembaga tersebut nan mungkin saja ada dalam masalah-masalah tambang terlarangan di timah, di apa namanya, Babel tersebut,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Terkait tetap adanya persoalan tambang terlarangan nan disinggung kembali oleh Prabowo menunjukkan perihal tersebut belum selesai, Habiburokhman menilai sudah ada kemajuan.

“Oh enggak, sudah banyak sekali kemajuan. Sudah banyak sekali kemajuan, justru tadi disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut ya, soal konteks program-program strategis, pemberantasan korupsi, semua sudah disampaikan,” ujar Habiburokhman.

Ia menilai pernyataan Prabowo dalam pidato tersebut justru menjadi pembaruan mengenai perkembangan nan telah dilakukan pemerintah dan abdi negara penegak hukum.

“Tadi Anda lihat sendiri begitu banyak asset recovery nan sudah dilaksanakan oleh para penegak hukum. Justru tadi update-nya ya,” kata Habiburokhman.

Dalam pidatonya, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut sekitar 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung. Prabowo menilai aktivitas tambang terlarangan dalam jumlah besar tidak mungkin berjalan tanpa diketahui abdi negara maupun pejabat terkait.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut gimana aktivitas tersebut dapat berlangsung.

“Saudara-Saudara, akhir tahun lampau kita telah tutup 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” ucapnya.

Prabowo menegaskan, abdi negara nan diberi kewenangan dan kedudukan kudu bisa menertibkan aktivitas terlarangan nan merugikan negara.

“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih kedudukan mereka-mereka jika enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” kata dia.