Komisi I soal Yonif di Kawasan Hutan: Perkuat Pertahanan, Tetap Jaga Lingkungan

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi penggunaan area rimba untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD, menyusul penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Pertahanan.

Ia memandang pembangunan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat postur pertahanan negara sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan TNI.

Menurut Dave, program pembentukan Yonif TP juga telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada Komisi I DPR dalam rapat kerja pada Mei 2026.

“Kami memandang bahwa pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari upaya memperkuat postur pertahanan negara sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi beragam tantangan strategis,” kata Dave saat dikonfirmasi, Jumat (31/7).

“Program pembentukan Yon TP juga telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Komisi I DPR RI dalam rapat kerja pada Mei 2026 sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” lanjutnya.

Dave turut menyoroti penggunaan area rimba untuk pembangunan markas Yonif TP. Ia mencermati penjelasan pemerintah bahwa Kemhan telah menerima 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan sebagai dasar norma penyelenggaraan pembangunan tersebut.

Menurut dia, pemerintah juga telah menjelaskan seluruh proses telah ditempuh sesuai ketentuan nan berlaku.

“Terkait penggunaan area rimba untuk pembangunan markas Yon TP, kami mencermati penjelasan pemerintah bahwa Kementerian Pertahanan telah menerima 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan sebagai dasar norma pelaksanaannya. Pemerintah juga menyampaikan bahwa proses tersebut telah ditempuh sesuai ketentuan nan berlaku, memenuhi persyaratan administratif, serta tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dave menegaskan Komisi I DPR menghormati langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertahanan negara. Namun demikian, dia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan tata kelola nan baik.

“Kami menghormati langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertahanan negara. Penguatan pertahanan nasional merupakan kepentingan strategis nan perlu didukung, dengan tetap mengedepankan tata kelola nan baik, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan agar pelaksanaannya melangkah secara berkelanjutan,” tutur Dave.

Selain itu, Dave berambisi seluruh tahapan pembangunan Yonif TP dapat dilaksanakan secara transparan.

“Kami berambisi seluruh tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan dan didukung koordinasi nan baik antarkementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, penguatan pertahanan nasional dapat melangkah secara optimal serta memberikan faedah nan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan penggunaan area rimba untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD telah melalui sistem nan bertindak dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Sirait menyusul penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Pertahanan untuk pembangunan Yonif TP.

Rico menjelaskan, pada kesempatan tersebut Kemhan menerima sebanyak 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas sekitar 961,33 hektare.

“Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan tersebut Kementerian Pertahanan menerima 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas sekitar 961,33 hektare,” kata Rico saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

“SK tersebut merupakan bagian dari penyelesaian aspek administratif penggunaan area rimba untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada sejumlah letak nan telah diproses sesuai ketentuan,” lanjutnya.

Rico menegaskan, pembangunan Yonif TP tidak seluruhnya berada di area hutan. Menurutnya, penggunaan area rimba hanya dilakukan di letak tertentu nan memang memerlukan sistem PPKH.

Ia menjelaskan, prioritas pemerintah dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan Yonif TP adalah memanfaatkan aset milik TNI AD maupun Kementerian Pertahanan. Apabila aset tersebut tidak tersedia, maka lahan dapat berasal dari hibah pemerintah wilayah maupun sumber lain nan sah sesuai ketentuan.