Komisi I Rapat Bareng Menhan Usai Reses DPR, Bahas Kerja Sama RI-AS-Overflight

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto di NasDem Tower, Jakarta pada Kamis (19/2/2026). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya bakal menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) usai masa reses DPR. DPR reses mulai 21 April hingga 11 Mei 2026.

Raker tersebut bakal membahas sejumlah rumor strategis, termasuk kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Utut mengatkan, langkah tersebut merupakan bagian dari kegunaan pengawasan DPR terhadap kebijakan pertahanan, sekaligus untuk memperdalam beragam rumor nan berkembang di publik.

Ia memastikan kerja sama pertahanan nan dilakukan Indonesia tidak bakal mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Yang pertama apakah ini kelak potensi mengganggu sikap kita nan bebas dan aktif? Saya rasa pasti tidak, lantaran kita di Senayan juga bagian dari nan selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer jadi bahwa kita tetap bebas aktif,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Suasana Rapat Komisi I berbareng TNI, Kemenhan, dan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menurutnya, posisi Indonesia justru semakin strategis lantaran bisa menjalin hubungan dengan beragam pihak.

“Kalau di akal teman-teman kita di barat selama ini kita kan dikenal sahabat mereka sejak tahun 70-an sampai tahun 2000 sekian. Lah ini nan dengan masuk BRICS kita juga bisa berkawan dengan Amerika ini kan nilai tambah,” ujarnya.

“Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago alias seberapa elastis kita tetap bisa di antara dua karang itu,” sambungnya.

Ia juga mengibaratkan posisi Indonesia saat ini seperti konsep nan pernah disampaikan Wakil Presiden ke-1 RI Mohammad Hatta, ialah bisa menjaga keseimbangan di tengah dua kekuatan besar.

“Kalau Bung Hatta terkenal mengayuh di antara dua karang, nah ini sekarang ini betul-betul sedang kita jalani,” katanya.

Seorang pelaut Angkatan Laut AS bersiap meluncurkan pesawat tempur F/A-18E Super Hornet dari dek penerbangan kapal induk kelas Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) dalam mendukung Operation Epic Fury dari letak nan tidak diungkap (22/3/2026). Foto: US Navy/HO via REUTERS

Overflight

Utut juga memastikan tidak ada perjanjian mengenai overflight alias lintasan udara antara Indonesia dan AS nan sempat ramai dibicarakan.

“Di satu sisi kita disudutkan oleh pemberitaan ada blanket untuk di udara kita, overflight. Ini kan kudu kita cek apa nan ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WA beliau mungkin dalam perjalanan pesawat tetapi begitu mendarat, beliau jelaskan tidak ada itu,” ujarnya.

Meski demikian, DPR tetap bakal menggelar raker dengan Kemhan, khususnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, untuk membahas rumor tersebut.

“Pertama apakah kita bakal raker? Ya memang harus, hanya memang kan momennya kemarin beliaunya (Menhan Sjafrie) juga baru mendarat kan, jika ke Amerika perjalanannya 4 hari itu jika enggak pakai istirahat,” ujar Utut.

“Jadi segera setelah kita masuk reses kabarnya dipercepat kan tadinya 21 Mei, kelak bakal ada reses 14 Mei kita pasti undang beliau,” kata dia.

video from internal kumparan

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan di Pentagon pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya menandatangani perjanjian pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama alias Major Defense Cooperation Partnership.

Kemitraan ini menjadi kerangka untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia guna menjaga perdamaian dan stabilitas di area Indo-Pasifik.

Selain itu, sempat mencuat rumor usai beredarnya arsip rahasia nan disebut berasal dari Departemen Pertahanan AS. Dokumen tersebut memuat rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan