Komisi I DPR Rapat dengan Menhan-Panglima, Bahas Geopolitik-Pasukan di Timteng

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja berbareng Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan para Kepala Staf TNI, Selasa (19/5).

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mengatakan rapat itu digelar guna membahas dua agenda utama.

“Tema rapat kita adalah perkembangan dinamika geopolitik dunia dan pasukan perdamaian di Timur Tengah,” ujar Utut saat membuka rapat, Selasa (19/5).

Rapat nan dibuka pukul 10.00 WIB itu dinyatakan telah memenuhi kuorum dengan dihadiri 25 personil dari 8 fraksi dan disepakati terbuka untuk umum.

“Rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah Pak Menhan setuju?” ujar Utut, nan kemudian mengetuk palu tanda rapat resmi dibuka.

Dalam pembukaan, Utut turut menyampaikan duka cita atas gugurnya empat prajurit TNI dalam tugas, ialah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Praka Anumerta Fahrisal Ramadan, dan Praka Rico Pramudia.

“Tentu tanggungjawab kita menjaga keluarganya dan masa depan anak-anak mereka. Mereka gugur dalam tugas, kita beri penghormatan nan sebesar-besarnya dan perhatian nan sebesar-besarnya,” ujar Utut.

Utut memaparkan, akibat bentrok di Timur Tengah terhadap pasokan daya global. Ia menyoroti Selat Hormuz sebagai titik krusial nan menanggung sekitar 20 persen suplai minyak dunia.

“Serangan ke Iran, mudah-mudahan tidak membawa kita dalam kesulitan walaupun tentu berdampak,” ujarnya.

Utut juga menyebut besarnya biaya perang nan dikeluarkan negara-negara nan terlibat konflik. Amerika Serikat menghabiskan sekitar 29 miliar dolar, Israel sekitar 45,8 miliar dolar berasas catatan anggaran Knesset.

“Kalau kita rupiahkan, AS sekitar Rp 507 triliun. Kita bandingkan sungguh jika itu menimpa kita, kita bakal sangat kerepotan,” kata Utut.

Terkait pasukan perdamaian, Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar dalam misi UNIFIL di Lebanon dengan mengirimkan 754 personel. Meski ada dorongan dari beragam pihak untuk menarik pasukan, Utut menegaskan Indonesia tetap berpegang pada konstitusi.

“Kita teguh pada Undang-Undang Dasar kita bahwa kita ikut aktif memelihara perdamaian dunia,” tegasnya.

Utut juga menyinggung tingginya aktivitas diplomatik Presiden Prabowo Subianto sejak 8 November hingga 8 Mei dengan total 52 kunjungan luar negeri nan menghasilkan komitmen investasi senilai 974,8 miliar dolar.

“Tugas kita di DPR untuk para menterinya proaktif mewujudkan komitmen investasi. Kalau tidak, itu hanya jadi catatan-catatan, sementara untuk membikin mereka berkomitmen susahnya separuh mati,” ujarnya.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut positif keputusan rapat digelar secara terbuka. Ia menjelaskan argumen ketua Kemhan dan TNI selama ini tidak banyak berbincang ke publik mengenai rumor pertahanan.

“Sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu presiden dan instrumen pertahanan negara nan dipimpin panglima tertinggi presiden, ialah TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja nan namanya line of command dan unity of command,” ujar Sjafrie.

Ia menegaskan, prinsip tersebut bukan berfaedah menutup komunikasi dengan wakil rakyat. “Bukan berfaedah kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat,” tambahnya.

Rapat turut dihadiri Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsekal Tonny Harjono, Wamenhan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan, serta Kabais TNI nan baru dilantik Letjen TNI Roby Herbawan.