Dibuka di Jatim, Ini Target Gerakan Pengendalian Inflasi Nasional

3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Terutama dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Berbagai program pengendalian inflasi nan dilakukan secara konsisten melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) selama ini terbukti bisa menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy).

Sementara itu, inflasi golongan volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0% sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (29/1).

Bank Indonesia pun kembali meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya nan dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan GPIPS merupakan aktivitas strategis mengorkestrasi inflasi. Di mana nomor inflasi ditargetkan 2,5 plus/minus 1% pada 2026.

"Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan itu jadi bagian strategis nan kita bakal terus sorong untuk bisa mengawal sasaran baik IHK (Indeks Harga Konsumen) maupun inflasi pangan," ungkap dia saat peluncuran GPIPS Wilayah Jawa di Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga pasokan pangan antar wilayah. Menurut dia, KAD ini sebagai amunisi dalam menghadapi musim tandus nan parah.

"Di wilayah Jawa ini kita harapkan bisa terus kita perluas keterlibatan pemerintah wilayah dalam perihal ini dengan provinsi Jawa Timur kemudian juga dengan Perumda alias BUMD dan BUMN logistik," tegas Ferry.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut inflasi nan tak terkendali bakal berakibat pada penurunan daya beli, kenaikan biaya produksi, hingga pemerolehan investasi. Untuk itu upaya pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian semua pihak.

"Kami kudu pastikan juga program nasional dikawal. Inilah konteks kerja dari tim pengendalian inflasi baik di pusat pengendali wilayah dan tim percepatan pertumbuhan ekonomi menjahit semuanya. Saya kira programnya digagas oleh Bank Indonesia ini konteksnya dari itu. Karena bagaimanapun kita punya sasaran mengawal pertumbuhan ekonomi," jelas Bima.

Jawa Timur dipilih sebagai tuan rumah GPIPS Jawa 2026 lantaran peran strategisnya dalam peta ketahanan pangan nasional. Data produksi 2025 menunjukkan kekuasaan Jatim di nyaris seluruh komoditas pangan utama, ialah beras, jagung, cabe rawit dan bawang merah.

Selain itu Jatim juga menjadi penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34% dari produksi nasional, dengan total produksi mencapai 10,57 juta ton. Dominasi tersebut juga tercermin dari Jatim nan menjadi produsen nomor satu untuk jagung dan cabe rawit, sementara produksi bawang merah berada di posisi kedua tertinggi secara nasional.

Di luar kapabilitas produksi, Jatim mempunyai posisi strategis sebagai hub perdagangan area timur Indonesia, nan dalam peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul pengedaran utama nan menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju beragam wilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan selama ini wilayah Jatim telah menerapkan Etalase Pengendalian Inflasi (EPI) sebagai penguat kerja sama antar wilayah untuk melakukan mitigasi nilai bahan baku. Dalam EPI, setiap wilayah dapat berkoordinasi nilai antara wilayah satu dengan wilayah lainnya di Jatim.

"Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar kabupaten dan kota, gimana kerja sama antar wilayah itu betul kita tetap melakukan," jelasnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyampaikan GPIPS dilakukan dengan penguatan penerapan strategi 4K, ialah Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

"Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi nilai jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan pengedaran pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional nan berkelanjutan," kata dia.

GPIPS 2026 berfokus pada dua aspek utama ialah penguatan produktivitas dan kelancaran pengedaran pangan, demi menjaga stabilitas nilai dan ketahanan pangan nasional. Tiga komoditas prioritas nan menjadi konsentrasi di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah.

Selain itu, ada tiga perihal utama nan disoroti dalam GPIPS dibandingkan dengan program sebelumnya. Pertama, penguatan alignment program dengan prioritas pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi, penguatan distribusi, dan stabilisasi pangan strategis guna mendukung agenda Asta Cita menuju swasembada pangan.

Kedua, penguatan penerapan program nan lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan golongan tani, pelaku usaha, UMKM, dan BUMD pangan, termasuk penguatan peran kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah, termasuk skema KAD dengan skema B2B, guna memperkuat efisiensi pengedaran dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.

"Penguatan intervensi jangka pendek (misalnya pasar murah) juga dilakukan dengan prinsip "tiga tepat", ialah tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, agar efektivitas pengendalian inflasi pangan semakin optimal," ungkapnya.

Sementara itu, untuk tambahan komoditas lain disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulampua, hingga Balinusra.

"Ke depan, Bank Indonesia berbareng Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bakal terus memperkuat sinergi dan kerjasama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi akibat cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Aida.

Sebagai informasi, peluncuran GPIPS turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, turut datang perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.

(dpu/dpu)

Add