Komisi A DPRD DIY Dorong Pemda DIY Laksanakan 5 Langkah Penyelamatan APBD

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera menempuh langkah pengamanan APBD di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi budget constraint (keterbatasan anggaran) dinilai berpotensi mempengaruhi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat jika tidak segera diantisipasi.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan terdapat lima langkah nan perlu dilakukan Pemda DIY agar pembangunan tetap berjalan.

“Melalui lima langkah ini pembangunan diharapkan tetap melangkah dan keterbatasan anggaran tidak berakibat signifikan ke masyarakat,” kata Eko kepada wartawan di ruang kerja Komisi A DPRD DIY, Senin (27/4/2026).

Langkah pertama adalah memastikan shopping wilayah berbasis prioritas, terutama untuk peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembuatan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat termasuk penanganan stunting.

“Realisasi shopping wilayah tahun 2024 sebesar Rp5,68 triliun, sementara tahun 2025 turun 16 persen menjadi Rp4,73 triliun alias berkurang sekitar Rp949,88 miliar, dan ini saya perkirakan bakal bersambung pada 2026 ini,” jelas Eko.

Langkah kedua, menurut Eko, adalah optimasi pemanfaatan aset wilayah seperti tanah dan gedung untuk meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD). Ia menilai tetap banyak aset milik Pemda DIY nan belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti eks Hotel Mutiara maupun lahan di area Jalan Parangtritis, nan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola dengan baik.

Selain itu, dia menekankan pentingnya optimasi pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menopang pembangunan.

Pada 2024, Forum CSR DIY sukses mengonsolidasikan sekitar Rp64 miliar, sementara pada 2025 sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut dinilai dapat menjadi pengganti pembiayaan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran, hingga pembangunan prasarana di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Langkah keempat adalah mendorong optimasi kerja sama, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah lain.

Eko mencontohkan potensi kerja sama dengan Jawa Tengah dalam pembangunan prasarana perbatasan, jasa pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi musibah di area Gunung Merapi nan melibatkan wilayah Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang.

Terakhir, dia meminta pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran dan menjalankan desentralisasi serta otonomi wilayah secara konsisten, sembari mengingatkan agar Pemda tidak meningkatkan pajak wilayah serta memastikan pengelolaan APBD bebas dari praktik korupsi.