Komdigi & Kemensos Kenalkan Digitalisasi Perlinsos ke Warga Surabaya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbareng Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba sistem support sosial (bansos) berbasis digital di Kota Surabaya, Jumat (12/6). Sistem tersebut diakses melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sistem Perlinsos ini diuji cobakan kepada 200 penduduk nan datang di Kelurahan Pakis, Surabaya. Mereka nampak antusias melakukan pendaftaran kepantasan usulan penerimaan bansos secara mudah.

Dengan memasukkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi real-time, mereka bisa mengetahui penerimaan bansos melalui portal tersebut.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi bansos ini bukan sekadar urusan migrasi info dari langkah manual ke aplikasi digital.

Melalui sistem ini, rantai birokrasi dan tata kelola dalam pengusulan penerima bansos bisa dipangkas lantaran dapat mengusulkan secara berdikari dan transparan dalam beberapa menit.

"Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan support tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan jasa mengenai data," kata Fifi di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6).

Ia menyampaikan, Komdigi bekerja untuk memadukan seluruh info dari beragam kementerian dan lembaga sebagai bahan verifikasi di lapangan nan dijadikan satu portal.

Data nan diintegrasikan meliputi info Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, dan lembaga mengenai lainnya.

Selain secara mandiri, Dinas Sosial masing-masing wilayah juga telah menyiapkan sejumlah pemasok nan dilatih untuk mendampingi penduduk dalam mengakses sistem baru tersebut.

"Dengan integrasi ini, verifikasi info penduduk menjadi jauh lebih cepat. Jika hanya daftar saja 1-2 menit selesai. Waktu 15 hingga 45 menit itu pun sudah termasuk jika ada proses sanggah dari warga. Kami berambisi melalui uji coba ini, literasi digital masyarakat juga ikut meningkat," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, mengatakan Perlinsos saat ini sedang diuji coba di 42 kabupaten/kota dengan sasaran penerapan secara nasional pada tahun 2027 mendatang.

"Memang banyak sekali proses-proses support nan memang tidak tepat sasaran, dan itu nan hari ini menjadi sasaran Bapak Presiden untuk kita perbaiki dimulai dari data. Dan dengan digitalisasi inilah kita bakal memperbaiki info dan memastikan penerima support itu tepat sasaran," kata Robben.

Robben mengungkapkan, kelebihan lainnya dalam sistem ini ialah kecepatan pemutaran info pemerintah dalam memantau kondisi riil warga.

"Kami mau memastikan bahwa semua penduduk negara kita kemudian bisa terlindungi dan mereka mendapatkan haknya. Sebagaimana petunjuk di dalam pasal 34 UUD 1945 (bahwa fakir miskin dan anak-anak nan telantar dipelihara oleh negara)," ucapnya.

Di sisi lain, Koordinator Gugus Tugas Komite PTDP, Rahmat Danu Andika, menyampaikan ke depannya sistem ini bakal terus dikembangkan untuk memperluas cakupan bansos, termasuk penyaluran subsidi listrik hingga elpiji.

​"Idenya lagi, tidak hanya (berhenti) di Bansos saja, kelak ke depan juga ke beragam subsidi lain. Sehingga betul-betul pemerintah sekarang mencoba mempunyai sistem penargetan nan terpadu, info lintas instansi, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh masyarakat," ujar Andika.