Usai Penyesuaian Harga Pertamax, Pemerintah Diingatkan Gunakan Pendekatan Komunikasi Empatik dan Jujur

Kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Cikini, Jakarta, Selasa (5/5/2026).(MI/Usman Iskandar)

KEBIJAKAN penyesuaian nilai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax, nan bertindak mulai 10 Juni 2026, memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Meski dinilai sebagai langkah logis secara ekonomi, pemerintah diingatkan untuk mengedepankan komunikasi publik nan empatik guna meredam gejolak dan kemarahan publik.

Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan akibat dari tekanan berlapis nan menghantam sektor daya nasional. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina saat ini berada dalam posisi susah untuk menjaga keseimbangan beban subsidi.

“Kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap nilai keekonomian. Tekanannya datang dari beberapa sisi sekaligus, ialah nilai minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS,” ujar Antonius saat dihubungi dari Jakarta.

Tekanan Ekonomi dan Lonjakan Harga

Antonius menjelaskan bahwa kondisi geopolitik dunia nan belum stabil menjadi aspek utama nan mengerek nilai minyak dunia. Di sisi lain, perubahan Rupiah memperberat biaya impor energi, sehingga penyesuaian nilai menjadi pilihan nan susah dihindari agar beban subsidi tidak semakin membengkak.

Berdasarkan info nan dihimpun, berikut adalah ringkasan aspek dan akibat dari kebijakan penyesuaian nilai tersebut:

Pentingnya Komunikasi Publik

Meskipun secara hitungan ekonomi dapat dimaklumi, Antonius menekankan bahwa lonjakan nilai sebesar 32% dalam satu waktu adalah nomor nan sangat tajam bagi konsumen. Oleh lantaran itu, dia meminta pemerintah tidak hanya konsentrasi pada angka, tetapi juga pada langkah menyampaikan kebijakan tersebut kepada rakyat.

“Pendekatan nan dilakukan kudu mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, dan berbasis data. Pemerintah kudu dialogis, akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan adanya potensi pengaruh domino, ialah migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite. Jika tidak diantisipasi dengan pengawasan ketat, perihal ini justru bakal menambah beban baru pada kuota BBM bersubsidi.

Lebih jauh, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan biaya transportasi dan daya dikhawatirkan dapat memperlambat laju konsumsi rumah tangga, nan selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. (Z-1)