Koalisi MBG Watch Ajak Publik Jangan Berhenti Bersuara soal MBG

Jakarta -

Massa nan tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar tindakan unjuk rasa di depan instansi Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat. Dalam tindakan tersebut, Koalisi MBG Watch membujuk masyarakat untuk terus mengawal dan menyuarakan kritik terhadap persoalan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pakar norma tata negara, Bivitri Susanti, menilai beragam kritik terhadap program MBG telah lama disampaikan oleh sejumlah lembaga dan golongan masyarakat. Namun, menurutnya, beragam masukan tersebut belum mendapat respons nan memadai dari para pengambil kebijakan.

"Kita hari ini kudu ribut seberisik-berisiknya, lantaran rasa-rasanya jika tidak diberisiki kelak terus saja," kata Bivitri saat berorasi di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Bivitri mengatakan pengawasan publik terhadap program pemerintah perlu terus dilakukan. Ia pun membujuk masyarakat untuk tidak berakhir menyuarakan pandangan dan kritiknya mengenai program MBG.

"Itu sebabnya kita kudu ribut terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, agar pondasi ini betul-betul bisa kita bongkar," ujarnya.

Di akhir orasinya, Bivitri kembali menyerukan agar masyarakat tidak tak bersuara dalam menyikapi beragam persoalan nan mereka nilai muncul dalam penyelenggaraan program MBG. Menurutnya, MBG perlu dihentikan dulu untuk pertimbangan total.

"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan pertimbangan besar-besaran, bukan hanya soal tukar orang, bukan hanya soal cari duit dari kantong nan mana, dari selokan nan mana, tetapi betul-betul dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja kudu diberhentikan dahulu," ungkapnya.

Dalam tindakan tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari moratorium program MBG, audit anggaran, hingga pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.

Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, mengatakan pengawasan publik diperlukan agar penyelenggaraan program nan menggunakan anggaran negara dapat melangkah secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat perlu terus mengawal beragam kebijakan pemerintah nan berangkaian dengan penggunaan biaya publik.

"Dan jika kita lihat tuntutannya sangat sederhana ialah moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran nan telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk support nan lebih bermanfaat," kata Galau.

Dia menilai program MBG perlu dimoratorium untuk dievaluasi penuh. Dia menyoroti soal efektivitas dalam penggunaan anggaran MBG.

"Hari ini ada banyak sekali anggaran nan bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam perihal menerangkan seterang-terangnya apa outcomes selama setahun program ini berjalan," ucap dia.

Galau mengatakan anggaran besar MBG semestinya dialihkan untuk kepentingan nan lebih luas. Dia menyinggung soal kenaikan nilai BBM Pertamax.

"Kita tengok ada masalah ekonomi nan riil, di mana nilai BBM naik. Hari ini kita memandang angkanya sudah Rp 16.200 untuk Pertamax. Hari ini kita memandang gimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali persoalan etika, nan kita tuntut sederhana: MBG kudu dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," kata dia.

(bel/jbr)