KLH Galang Dukungan Negara Kepulauan untuk Lindungi Wilayah Pesisir dari Ancaman Kenaikan Muka Laut

ilustrasi(Antara)

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menggalang support negara-negara kepulauan dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan suasana nan menakut-nakuti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya tersebut dilakukan Diaz dalam sejumlah pertemuan bilateral di sela penyelenggaraan Berlin Climate Mobility Forum 2026 di Berlin, Jerman. Menurutnya, rumor mobilitas suasana tidak hanya berangkaian dengan perpindahan masyarakat akibat dampak perubahan iklim, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap rumah, mata pencaharian, budaya, dan masa depan masyarakat nan terdampak.

"Oleh lantaran itu, upaya kami bermaksud untuk memastikan bahwa solusi penyesuaian dan mobilitas melindungi masyarakat kami. Mobilitas suasana pada akhirnya adalah tentang manusia, rumah mereka, mata pencaharian, budaya, dan masa depan mereka," kata Diaz, Selasa (23/6).

Dalam forum tersebut, Diaz menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara kepulauan dan negara berkembang, antara lain Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., Gubernur Jenderal Tuvalu Tofiga Vaevalu Falani, Menteri Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Energi Maladewa Ali Shareef, serta Ketua Komite Perlindungan Lingkungan Tajikistan Sheralizoda Bahodur Ahmadjon.

Diaz mengatakan beragam pertemuan tersebut membahas kesempatan kerja sama serta proyeksi akibat kenaikan muka laut nan diperkirakan semakin menakut-nakuti negara-negara kepulauan dan wilayah pesisir pada masa mendatang.

Ia juga berjumpa dengan Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan Willem Abraham Stephanus Aucamp. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mengurangi akibat kerugian akibat dampak perubahan iklim.

Selain itu, Diaz berbincang dengan Direktur Jenderal Aksi Iklim Internasional Jerman Heike Henn. Menurut Diaz, Jerman menilai BCMF menjadi momentum krusial untuk mendorong agenda mobilitas suasana menjelang penyelenggaraan COP-31 dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change.

Dalam pertemuan lain, Managing Director Global Centre for Climate Mobility, Kamal Akrane, menyebut Indonesia mempunyai posisi strategis sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya negara-negara kepulauan mini alias Small Island Developing States (SIDS).

Diaz menegaskan Indonesia mempunyai kepentingan besar dalam rumor mobilitas suasana lantaran merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau nan menghadapi beragam akibat perubahan iklim, mulai dari kenaikan muka laut, cuaca ekstrem, intrusi air laut, hingga pengikisan pantai.

"Indonesia merupakan kumpulan lebih dari tujuh belas ribu pulau dan masyarakat di garis depan menghadapi tantangan berupa kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, intrusi air asin, dan erosi garis pantai seperti negara-negara lain, termasuk negara-negara kepulauan kecil," ujarnya.

Menurut Diaz, negara-negara kepulauan besar, wilayah pesisir, dan pulau-pulau mini perlu memperkuat kerja sama internasional agar rumor mobilitas suasana mendapat perhatian lebih luas dalam agenda perubahan suasana global. (Ata/P-3)