Ketua DPR Minta Penanganan Anak tidak Sekolah Dijadikan Agenda Strategis Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani(DPR RI)

KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menjadikan penanganan nomor Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai agenda strategis nasional. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan kewenangan pendidikannya.

"Pemerintah perlu menetapkan penurunan nomor ATS sebagai salah satu parameter utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) nan mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan nasional," tegas Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/7).

Puan menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya dihitung dari tingginya nomor partisipasi sekolah. Negara juga dituntut memastikan setiap anak memperkuat dalam sistem pendidikan hingga lulus.

Sorotan ini mengemuka merespons temuan sekitar 6.000 anak nan diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kekuasaan aspek penurunan minat belajar. Fenomena ini, menurut Puan, menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan SDM di lapangan kian kompleks.

Ia menilai persoalan edukasi saat ini tidak lagi sebatas penyediaan bentuk gedung sekolah, support biaya, alias aksesibilitas. Lebih dari itu, negara kudu bisa menjaga optimisme anak bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik menuju masa depan.

Berdasarkan info Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia telah mencapai 3.966.858 anak.

Puan mengingatkan, jika tingginya nomor ATS tidak ditangani secara sistematis dan lintas sektor, Indonesia tidak hanya kehilangan kewenangan pendidikan anak, tetapi juga berisiko kehilangan potensi kualitas SDM di masa depan.

(Ant/P-4)