Ketahanan Pangan Jadi Kunci Kedaulatan Bangsa

Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha.(Dok.Istimewa)

KETAHANAN pangan kudu ditempatkan sebagai bagian strategis dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia. Hal ini disampaikan Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, dalam Simposium Nasional “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” nan digelar di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/9).

Dalam forum tersebut, Achmad Tjachja menyampaikan materi berjudul “Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Maju” dengan perspektif Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ekonomi. 

Pangan mempunyai posisi strategis lantaran berangkaian langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ketahanan negara. “Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, prasyarat absolut ketahanan nasional,” demikian penekanan nan disampaikan dalam materi tersebut. 

Achmad menjelaskan, ketidakmampuan suatu negara membangun kemandirian pangan dapat menjadi kerentanan serius bagi kedaulatan. Kondisi itu semakin krusial diperhatikan di tengah gejolak geopolitik global, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok internasional. “Kerapuhan pangan adalah titik lemah kedaulatan bangsa,” tegasnya dalam materi nan dipaparkan pada simposium tersebut. 

Menurut Achmad, terdapat empat pilar utama nan kudu menjadi perhatian dalam membangun ketahanan pangan, ialah ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Keempat aspek tersebut kudu melangkah secara berkesinambungan. 

Indonesia mempunyai tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan lantaran mempunyai wilayah kepulauan dengan karakter ekologi nan beragam. Di sisi lain, kebutuhan pangan kudu dipenuhi bagi lebih dari 280 juta penduduk. Karena itu, keberhasilan ketahanan pangan, menurut dia, tidak cukup hanya dilihat dari capaian secara nasional. Kondisi pangan perlu diukur hingga tingkat kabupaten/kota dan rumah tangga.

“Keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari nomor nasional, tetapi dari terpenuhinya ketersediaan. Akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di setiap wilayah,” papar Achmad melalui penjelasannya kemarin.

Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Insinyur dan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Achmad juga menekankan pentingnya keterlibatan insinyur dan sarjana pertanian dalam pembangunan sektor pangan, mulai dari pengembangan perangkat dan mesin pertanian hingga riset dan pendampingan petani.  Ia turut mendorong penguatan konektivitas pangan antarpulau melalui digitalisasi neraca pangan, pemetaan surplus-defisit wilayah, pergudangan modern, dan sistem cold chain untuk menjaga mutu pangan. 

"Ketahanan pangan juga perlu dihubungkan dengan beragam program nasional, termasuk hilirisasi pertanian, swasembada energi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahan baku MBG, misalnya, dapat dipasok dari petani dan nelayan lokal," tandasnya.

Achmad menambahkan, pembangunan ketahanan pangan memerlukan sinergi pemerintah, akademisi, bumi usaha, petani dan nelayan, PISPI, serta media. Penguatan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif juga menjadi bagian krusial dari strategi tersebut.  Dan pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya berangkaian dengan keahlian memproduksi dan menyediakan pangan. Sistem pangan nan berdikari dan berkepanjangan dinilai menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus kedaulatan bangsa.(E-2)