Ketahanan Pangan dan Ruang Papua

Rezya Agnesica Helena Sihaloho (Foto: Ist)

(Oleh: Peneliti dan Kolomnis, Rezya Agnesica Helena Sihaloho)

KETAHANAN pangan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan produksi dan distribusi, tetapi sebagai bagian dari strategi negara dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam kerangka ini, ruang dibaca melalui peta, info spasial, dan parameter makroekonomi agar kebijakan dapat dirumuskan dalam skala besar dan lintas wilayah. Cara membaca tersebut berkarakter fungsional dan diperlukan dalam perencanaan negara modern.

Ketika kerangka tersebut diterapkan di Papua, wilayah dengan kepadatan sejarah dan dinamika sosial-politik nan kompleks, pembacaan ruang untuk kepentingan ketahanan pangan beraksi dalam konteks nan tidak sepenuhnya netral. 

Pada titik ini, ketahanan pangan menjadi pintu masuk untuk memahami gimana negara membaca Papua sebagai ruang kebijakan dan gimana kebijakan nasional berinteraksi dengan pengalaman sosial nan telah lebih dulu terbentuk.

Dalam politik ruang, istilah terra nullius merujuk pada langkah pandang nan memaknai suatu wilayah seolah belum sepenuhnya mempunyai tatanan sosial dan politik nan relevan bagi negara modern. Konsep ini tidak menunjuk pada ketiadaan penduduk, melainkan pada kecenderungan membaca ruang terutama sebagai objek perencanaan dan potensi pembangunan. 

Papua memperlihatkan gimana terra nullius dapat berfaedah sebagai kategori analitis untuk memahami perlakuan terhadap ruang sebagai persediaan kebijakan, sementara lapisan sejarah sosial dan pengalaman masyarakat nan telah lama hidup di wilayah tersebut tidak selalu datang secara utuh dalam perumusan kebijakan.

Cara membaca ruang nan beraksi melalui kerangka kebijakan nasional ini bersenggolan dengan sesuatu nan tidak selalu tercatat dalam arsip perencanaan, ialah memori kolektif masyarakat Papua. Memori kolektif terbentuk dari pengalaman lintas generasi nan mencakup kekerasan, ketidakpastian, dan pembangunan nan tidak selalu dirasakan setara. 

Ingatan sosial tersebut tidak datang sebagai arsip formal, tetapi menetap dalam sikap kehati-hatian, jarak emosional, dan langkah masyarakat memberi makna pada kebijakan nan datang silih berganti. Ketika kebijakan dirumuskan tanpa kepekaan terhadap memori kolektif, kebijakan tetap dapat melangkah secara administratif, tetapi sering kehilangan daya terima pada tingkat sosial.

Relasi antara masyarakat Papua dan negara juga dibentuk oleh pengalaman kebersamaan politik nan tidak selalu dialami secara simetris. Secara formal, Papua berada dalam kerangka organisasi nasional. Namun, dalam praktik sosial sehari-hari, perbedaan lintasan sejarah, pengedaran pembangunan, dan pola relasi kekuasaan membentuk langkah kebangsaan dialami di tingkat lokal. Pengalaman kebersamaan nan tidak sepenuhnya setara ini berkelindan dengan apa nan dalam sosiologi politik dikenal sebagai deprivasi relatif.

Deprivasi relatif tidak menunjuk pada kemiskinan absolut, melainkan pada jarak antara angan dan realita nan dirasakan suatu golongan ketika membandingkan diri dengan golongan lain alias dengan narasi kemajuan nan beredar secara nasional.