Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir

Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi biru. (foto: Okezone.com/KKP)

JAKARTA - Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi biru dengan dengan menekankan perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai tokoh utama.
Konsolidasi lintas sektor pun menjadi langkah krusial untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan penerapan konkret di lapangan. 

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung menegaskan, visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Konservasi menjadi tanggung jawab berbareng pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai tokoh utama, bukan sekadar pihak nan dilibatkan. 

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat kudu menjadi pelaku sekaligus penerima faedah dari upaya konservasi” ungkapnya, Kamis (26/2/2026). 

KKP pun melakukan kerjasama dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan golongan disabilitas. Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong pengharmonisan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir nan inklusif dan transparan, meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan upaya sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan nan berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan, praktik baik di Teluk Jor, NTB, nan menunjukkan gimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat bisa menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, bumi usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di beragam wilayah pesisir Indonesia. 

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berakhir sebagai semboyan kebijakan,” kata Dina.