Kepala BIN Dorong Aturan Cegah Spionase dan Intervensi Asing

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), M Herindra mendorong pembentukan patokan penanggulangan spionase dan intervensi asing di Indonesia.

Ia menyebut sampai saat ini belum ada izin nan jelas dan mengikat mengenai spionase. Menurutnya, pembuatan patokan itu tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan sipil.

Hal itu disampaikan Herindra dalam Seminar Nasional berjudul 'Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing', pada Kamis (27/8).

Herindra mengaku lantaran tidak adanya patokan unik nan komprehensif justru menyulitkan negara untuk mengambil tindakan ketika operasi spionase maupun intervensi asing berjalan di wilayah abu-abu.

"Persoalannya, kita tidak mempunyai sebuah patokan nan membatasi alias mengatur perihal tersebut. Saya tidak mau kita dibatasi seolah-olah kita membatasi civil freedom," ujarnya.

Ia menjelaskan patokan mengenai aktivitas intelijen dan keamanan tetap diatur secara jelas di pelbagai negara demokratis. Herindra lantas mencontohkan Australia dan Austria sebagai negara nan mempunyai pengaturan terhadap aktivitas intelijen.

"Makanya antara keamanan dan kebebasan kadang selalu bersinggungan. Pertanyaannya, apakah semuanya tidak perlu diatur," ujarnya.

Herindra tidak menampik soal adanya trauma masa lampau ketika intelijen pernah digunakan sebagai instrumen kekuasaan pada era Orde Baru.

Akan tetapi, dia menilai situasi saat ini telah berubah seiring penerapan sistem kerakyatan di Indonesia. Kerenanya, dia memastikan pengaturan antispionase bukan ditujukan untuk mengurangi kebebasan masyarakat.

Akan tetapi untuk memperkuat keahlian negara menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional.

"Sekali lagi, jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbincang mengenai masalah negara," tegasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UI, Evi Fitriani menyebut perihal itu sangat relevan dengan situasi geopolitik saat ini. Kendati demikian, dia menekankan perlu adanya obrolan dari beragam perspektif dapat menghasilkan masukan nan berfaedah untuk memperkuat Indonesia menghadapi ancaman keamanan nan terlihat maupun tidak terlihat.

"Ini adalah salah satu contoh nan dilakukan oleh ASEAN Study Center FISIP UI untuk berperan-serta dalam memecahkan masalah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah alias lembaga nan relevan," tuturnya.

(tfq/fra)